BEKASIMEDIA.COM – Wabah pandemi Covid-19 di Indonesia yang melanda kota Bekasi menyebabkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah kota Bekasi mengalami perubahan jadwal. Hal ini berdampak pada mundurnya waktu penyampaian hasil pemeriksaan.
Wali kota Bekasi dalam rapat paripurna DPRD kota Bekasi, Kamis, (9/7/2020) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LP2) APBD Tahun Anggaran 2019. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Daerah dari target sebesar Rp6.993.513.097.075,00 terealisasi sebesar Rp5.963.792.508,89 atau (85,28%)
Sedangkan belanja daerah dari alokasi anggaran sebesar Rp7.004.094.885.460,00 terealisasi sebesar Rp5.566.376.729.279,03 atau (79,47%). Dan pembiayaan netto sebesar Rp98.328.183.313,14 sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp494.337.599.543,00.
Sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi Jawa Barat nomor 33A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas laporan keuangan pemerintah kota Bekasi tahun anggaran 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian kota Bekasi telah berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 5 kali berturut-turut sejak tahun 2015.
Ditempat yang sama Ketua DPRD kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro, mengatakan pada rapat paripurna kemarin menugaskan Banggar untuk membahas Tindak Lanjut Eksekutif terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TL RHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 dan membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan P2-APBD TA 2019.
“Sekalipun kota Bekasi memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) atas LKPD TA 2019, dan merupakan kali kelima, DPRD tetap membahas TL-RHP BPK tersebut untuk memastikan tindak lanjut Pemkot sudah memadai dan mendorong perbaikan berkesinambungan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI), penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya kepada bekasimedia.com, Ahad, (12/7/2020)
Secara umum, lanjut dia, untuk LHP BPK TA 2019 ini, ada 9 temuan (5 terkait sistem pengendalian internal dan 4 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan) yang menyebabkan keluarnya 29 rekomendasi dari BPK.
DPRD akan menilai apakah tindak lanjut yang dilaksanakan Eksekutif sudah memadai untuk mencegah terjadinya reoccuring issues (masalah berulang) dengan memperbaiki sistem dan tata kerja saat ini, atau diperlukan upaya perbaikan dan terobosan inovatif yang sistematik untuk menyelesaikannya.
“Temuan ini terkait dengan kelemahan pada Tata Kelola Kas Daerah, Aset Daerah, data PBI (Penerima Bantuan Iuran), pengelolaan Jamkesda, dan 4 temuan lebih bayar pada proyek fisik. Detainya masih dalam pembahasan di Banggar DPRD dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintahan Daerah),” pungkasnya. (denis)
