BEKASIMEDIA.COM – Menanggapi dugaan kasus jual beli kursi peserta didik baru di SMAN 1 Kota Bekasi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi menyatakan pihaknya sudah sounding ke satuan pendidikan di kota Bekasi untuk menangani hal tersebut. Ia juga menyarankan pihak orangtua siswa agar mengadukan masalah ke sekolah terkait.
“Untuk yang komplen itu kita sudah mempersilakan satuan pendidikan untuk menangani itu. Saran saya, lakukan saja pengaduan ke sekolah. Insya Allah kita sudah berbuat yang terbaik untuk sistem salah satunya nge-link (terhubung) dengan Disdukcapil,” ujar Dedi saat dihubungi oleh Bekasimedia, Jumat (10/7/2020).
Sebelumnya seperti yang dilansir TribunNews, ada pengalaman kurang menyenangkan yang dialami seorang ibu bernama Damayanti (52), warga Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Damayanti yang gagal memasukkan anaknya ke SMAN 1 Kota Bekasi pada PPDB jalur zonasi. Pertimbangan skor jarak ini rupanya tidak memberi peluang anaknya lolos.
Saat Damayanti memutuskan untuk mendatangi sekolah memastikan peluang anaknya bisa masuk, sayangnya panitia PPDB pada hari Sabtu (4/7/2020) itu libur.
Satu keanehan lainnya yang di luar dugaan adalah saat oknum satpam sekolah menawarkan tarif Rp. 15 juta agar anaknya bisa lolos.
Merasa terkejut dengan pengakuan tersebut, Damayanti menyayangkan di sekolah dengan citra sebagus itu masih ada oknum jual beli kursi. Dirinya mengaku hanya minta keadilan dalam hal ini jika memang sistemnya sudah benar.
“Saya sih bukan buat anak saya sekarang, saya mau kasus ini selesai karena dari tahun ke tahun masalah ini tidak pernah selesai masalahnya dan paling tidak ini adalah terakhir untuk semangat memperbaiki dan gebrakan. Ini merupakan curahan hati banyak orang bertahun- tahun, mungkin hanya saya yang berani mewakili,” kata Damayanti saat dihubungi Bekasimedia.com Jumat (10/7/2020).
Menanggapi hal tersebut, Kadisdik Jabar Dedi Supandi mengakui karut marut PPDB Online memang masih bisa terjadi meskipun sistem sudah dibangun sedemikiam rupa bahkan sudah terhubung ke sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“PPDB saat ini kurang lebih ada 318000 pendaftar. dari jumlah segitu kuota kita 283000 yang keterima kemarin 245000 sekian lah. kalau kita lihat kuota, masih ada yang masih belum terpenuhi,” jelasnya.
Kekurangannya dari sistem secara online atau daring membuat distribusi jadi tidak merata. “Dari 245.000 itu kan ditentukan oleh satuan Dinas Pendidikan melalui rapat dewan guru. Kita sistem PPDB dengan mekanisme itu sudah dibangun. Karena sistem sudah nge-link dengan Disdukcapil agar tidak ada manipulasi-manipulasi jarak,” tegasnya.
Dari kondisi tersebut, kata Dedi muncul soal pendaftaran itu tertumpu ke beberapa sekolah dan jurusan saja sehingga ada kuota yang tidak terpenuhi.
“Permasalahannya sekarang dalam rangka kejar APK, ini angka partisipasi murni, setelah PPDB beres kan ada kuota yg tidak terpenuhi, bahwa pihak satuan pendidikan boleh laksanakan penerimaan selama dia masih memiliki rombel dan kuota yang masih belum terpenuhi,” ungkapnya. (denis)
