BEKASIMEDIA.COM – Gubernur Ridwan Kamil, Jumat (1/5/2020) lalu telah mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) se Jawa Barat, yang akan dimulai 6 Mei hingga 19 Mei 2020. Hal ini juga telah disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan Surat Keputusan (SK).
Sebelumnya, upaya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk seluruh wilayah kota/kabupaten di Jawa Barat telah diusulkan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Bekasi-Kota Depok, Nur Azizah Tamhid, sebagai upaya serius untuk menghentikan penyebaran pandemi Covid-19.
Adapun usulan Nur Azizah disampaikan dalam rapat Tim Pengawas Covid-19 DPR RI bersama Gubernur Jabar, Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/4/20) lalu. Gubernur Jabar merespon positif usulan tersebut dan akan mengupayakannya namun izin penerapan PSBB ada di Pemerintah Pusat, oleh karena itu Gubernur mohon bantuan para Timwas untuk membantu mengawal usulan penerapan PSBB se- Jawa Barat.
“Alhamdulillah, Gubernur Jabar merespon positif usulan saya dan akan mengupayakannya namun izin penerapan PSBB ada di Pemerintah Pusat dan beliau meminta timwas untuk ikut membantu mengawal usulan penerapan PSBB se-Jawa Barat,” pungkas Nur Azizah yang merupakan politisi senior Fraksi PKS.
Sebelumnya, sebagai salah satu upaya pencegahan Covid-19 Pemprov Jabar menerapkan PSBB di 10 Wilayah dari total 27 Kota Kabupaten di Jawa Barat dengan Wilayah Bandung Raya memulai PSBB pada tgl 22 April 2020 adalah Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang.
Sedang untuk 5 Wilayah lainnya di Jawa Barat yang sudah terapkan PSBB tgl 15 April 2020 adalah Kota Depok, Kota Bogor, Kab Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Kemudian, pada Rabu (29/4/2020) usai memimpin rapat koordinasi via video conference bersama bupati wali kota di 17 daerah yang belum menggelar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabar, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bakal mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk tingkat Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian Kesehatan. (denis)
