BEKASIMEDIA.COM – DPRD Kota Bekasi meminta pemerintah daerah tidak melakukan rasionalisasi gaji tenaga kerja kontrak atau honorer. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi 1, H. Ahmad Ushtuchri kepada bekasimedia lewat sambungan teleponnya, Kamis, (23/4/2020).
Kondisi keuangan pemerintah daerah akibat Covid-19 sangat berpengaruh terhadap tenaga honorer. Mulai Februari lalu hingga hari ini mereka belum menerima honor yang mestinya mereka terima setiap bulannya.
“Terkait dengan refocusing dana alokasi saya sebagai anggota Komisi 1 DPRD meminta untuk sedapat mungkin Pemkot Bekasi tidak merasionalisasi atau mengurangi honor mereka, mengingat mereka juga termasuk yang terkena dampak Covid-19,” ujarnya.
Oleh karenanya, politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa ini menyarankan apabila ada pemotongan silakan dilakukan bagi eselon 1, 2 bahkan maksimal eselon 3.
Sementara itu, menyambut datangnya bulan suci Ramadhan DPC PKB kota Bekasi di acara munggahan menyalurkan bantuan kepada pegawai kontrak atau honorer Pemda Bekasi di lingkungan Ponpes Annur, Pejuang, Bekasi Utara.
“Alhamdulillah sudah tersalurkan, walaupun tentu saja tidak mencukupi tapi berharap hal ini menjadi inspirasi supaya pihak-pihak yang berkelebihan, orang orang yang mempunyai kelebihan harta juga para pengambil kebijakan di pemerintahan untuk memperhatikan mereka khususnya ketepatan waktu pembayaran honor mereka,” pungkasnya. (denis)
