BEKASIMEDIA.COM – Reses II Tahun Anggaran 2029-2020 Anggota komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Heri Koswara, MA (HK) berlangsung di RM Joglo Kembar, Jalan raya Wibawamukti, Jatiluhur, Jatiasih, kota Bekasi, Selasa, (3/3/2020)
Reses tersebut, kata HK, masih terfokus pada penanggulangan bencana banjir di kota Bekasi dan kabupaten Bogor yang kedua wilayah ini terdampak paling parah diterjang banjir.
“Kebetulan saya bersama anggota komisi 5 sempat meninjau 2 wilayah banjir terparah di kota Bekasi dan kabupaten Bogor. Dan Alhamdulillah ini sudah saya proses dengan pengajuan dana penanganan banjir di Bekasi dalam bentuk penguatan tanggul,” ujarnya kepada bekasimedia.com
Rencananya kata Herkos, tanggul tersebut dibuat memanjang mulai dari samping perumahan yang terdampak banjir dan akan dianggarkan pada tahun 2021.
Bantuan yang bersifat sementara sudah dikoordinasikan, meski bukan bersifat permanen untuk penanggulangan banjir, minimal bantuan sembako dan alat-alat kebersihan bagi warga pasca banjir.
“Kemudian bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Barat yang akan diberikan bagi seluruh siswa-siswi kita yang belajar di SMA/SMK Negeri yang baru akan digulirkan mulai bulan Juni 2020 tahun ajaran baru dengan besaran antara 150.000 hingga 190.000/siswa setiap bulannya,” ujarnya.
Sementara untuk sekolah swasta, bagi anak-anak yang tidak lolos seleksi sekolah negeri, mereka bisa mendaftar di sekolah swasta dengan besaran bantuan antara 500.000 sampai dengan RP. 550.000 pertahun
“Memang ini belum sebanding, berbeda dengan di provinsi Jawa Tengah yang sudah sama angkanya dan memang betul kita bertanya dengan kepala dinasnya saat kita berkunjung ke Gubernur Ganjar Pranowo,” sambungnya
Heri Koswara berharap ke depan, diawali tahun ini sudah mulai ada perhatian ke sekolah swasta. Dengan demikiann, jumlah angka anak-anak putus sekolah ditingkat SMA/SMK se Jawa Barat akan berkurang, karena salah satu persoalannya, mereka tidak melanjutkan ke tingkat SMA/SMK lantaran kendala pembiayaan.
Sehingga dari kendala ini tingkat Index Pembangunan Pemuda (IPP) di Jawa Barat itu paling terendah secara nasional yaitu peringkat ke 34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.
DPRD berharap dengan adanya perhatian dari sisi pendidikan ini mudah-mudahan akan terjadi kenaikan Index Pembangunan Pemuda selama 5 tahun kedepan akan merangkak minimal menjadi 5 besar secara nasional.
Sementara itu, untuk kesehatan yang merupakan bagian dari leading sector komisi 5 meski baru bisa berkoordinasi pasca reses sampai tanggal 11 nanti pimpinan komisi sudah mengagendakan koordinasi dengan dinas terkait masalah kesehatan di antaranya Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, terkait tindakan preventif apa yang akan dilakukan terhadap virus Corona di Jawa Barat ini
“Presiden baru saja merilis ternyata 2 orang terkena virus Corona ini adanya di Jawa Barat dan bagaimana nantinya daerah daerah lain cepat melakukan antisipasinya sehingga tidak menjadi wabah yang menyebar dan tentunya akan meresahkan warga Jawa Barat. Saya melihat juga gregetnya belum terlihat dan saya akan menyampaikan kepada pejabat di kota Bekasi agar segera membuat langkah langkah preventif, maksud saya semangat ini jangan hanya dari provisi saja tapi juga harus diikuti oleh seluruh pemeritah di 27 kota/kabupaten,” pungkasnya. (denis)
