BEKASIMEDIA.COM – Aliansi Kawan Intelektual Bekasi (AKIB) yang merupakan gabungan mahasiswa Universitas Bhayangkara, Kawan intelektual Bekasi Bersatu (KIBB) dan HMI Komisariat Ubhara melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa, (17/12/2019) siang.
Gejolak permasalahan KS-NIK membuat kaum mahasiswa harus bersuara terkait penggunaan anggaran KS NIK dari tahun 2018-2019.
Salah satu koordinator lapangan, Ferdiawan Listianto dan juga Ketua umum Komisariat HMI Ubhara mengatakan, DPRD harus segera membentuk Pansus KS NIK sebagai fungsi pengawasan anggaran yang telah digunakan. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) B/10174/LIT.04/10-15/11/2019.
“DPRD kota bekasi harus segera membentuk Pansus KS NIK karena uang rakyat sudah digunakan maka pemerintah kota harus segera mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang besar itu kepada rakyat” ucap Ferdi di hadapan awak media.
Selain itu para pengunjuk rasa juga meminta DPRD sebagai wakil rakyat dan sebagai fungsi pengawasan segera memperkuat perannya.
“DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah kota Bekasi, harus segera dilaksanakan karena kami menduga ada indikasi kecurangan dalam penggunaan anggaran makannya kami meminta agar anggaran tersebut diaudit oleh BPK RI dan meminta kepada DPRD untuk mempublikasikan secara terbuka dan transparan pembentukan Pansus KS,” ucap ferdi.
Jika tuntutan mereka tidak direalisasi maka rencananya mereka akan mengajak semua mahasiswa sekota Bekasi untuk bersama-sama menuntut DPRD mengeluarkan hak angket dalam membuka penggunaan anggaran KS NIK.
“Kami akan demonstrasi lagi di saat tuntutan kami tidak direspons oleh DPRD dan meminta kepada dewan untuk segera mengeluarakan hak angketnya untuk membuka sejelas-jelasnya penggunaan uang rakyat dalam anggaran KS NIK dikota bekasi,” pungkasnya. (*)
