BEKASIMEDIA.COM – Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Ushtuchri menanggapi aksi demonstrasi massa yang menamakan dirinya Harimau Patriot kota Bekasi kemarin (12/12) di depan gedung DPRD kota Bekasi salah alamat.
“Demo salah alamat, DPRD sangat supportif dengan KS, bahkan dengan membuat Perda Jamkesda. Dan bahkan menganggarkan ratusan milyar tiap tahunnya termasuk hampir 400 miliyar di RAPBD tahun 2020,” ujarnya kepada bekasimedia.com Jum’at (13/12/2019)
Namun demikian dengan beredarnya Surat Edaran (SE) Wali kota Bekasi tertanggal 29 November bahwa layanan KS-NIK malah akan dihentikan per Januari 2020.
“Sampai hari ini DPRD belum mendapatkan penjelasan memadai dari TAPD sebagai mitra dalam penganggaran maupun OPD leading sektor bidang kesehatan. Namun DPRD memaklumi SE itu boleh jadi dikeluarkan dalam rangka kepatuhan terhadap aturan dari mulai UU Perpres, Permendagri sampai Surat rekomendasi KPK,” sambungnya.
Menurut Ushtuchri, seyogianya eksekutif segera berkoordinasi dengan komisi terkait untuk memberikan penjelasan bahkan kepada yang lebih teknis mengenai penghentian layanan KS NIK dan program penggantinya.
“Filosofi dasarnya harus dijaga memberikan layanan kesehatan yang prima bahkan gratis bagi seluruh masyarakat kota Bekasi,
Seraya tidak lupa mensukseskan program program yang menyangkut kepentingan nasional,” pungkasnya. (denis)
