BEKASIMEDIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) menanggapi surat yang dikirimkan Wali kota Bekasi Rahmat Effendi bernomor No. 440/7521/SETDA.TU perihal permohonan pertimbangan hierarki Perundang-undangan KS-NIK (Kartu Sehat) di Kota Bekasi.
Dalam surat bernomor B/10174/LIT.04/10-15/11/2019 itu, KPK RI memberikan pertimbangan agar KS-NIK diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau yang lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan.
Alasan KPK RI dalam surat tersebut, pertama karena Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditargetkan mencapai universal coverage pada tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 102 mengamanahkan integrasi Program Jamkesda ke Program JKN.
Kedua, KPK juga melampirkan manfaat integrasi Jamkesda ke JKN. Diantaranya peserta JKN dapat dilayani di seluruh Indonesia, efisiensi anggaran keuangan daerah dan pengembangan fasilitas kesehatan daerah.
Selain itu, KPK juga memberikan catatan potensi masalah jika Kartu Sehat tidak segera terintegrasi dengan JKN. Diantaranya; tumpang tindih anggaran, beralihnya peserta JKN ke Kartu Sehat, tidak berfungsinya fasilitas kesehatan dan potensi korupsi serta kebocoran anggaran.
Surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pencegah KPK RI, Pahala Nainggolan tanggal 29 November 2019.
