BEKASIMEDIA.COM – Kebijakan penyesuain tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Bekasi disinyalir akan berdampak kepada penurunan ekonomi masyarakat. Fakta realisasi membuktikan sebaliknya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga awal pekan pertama bulan Oktober ini sudah mencapai 444,7 milyar atau 74,16 persen.
Berdasarkan angka tersebut Kepala Bidang Pendapatan Bapenda, Rony Saroni menyatakan tren pembayaran pajak masyarakat ada peningkatan yang cukup signifikan, meskipun kata Rony, dia hanya bisa melihat dari realisasi angka.
“Kalau kita lihat dari sisi pembayaran iuran PBB tinggi, artinya kesadaran masyarakat kota Bekasi sudah lebih baik. Kita lihat saja faktanya pada akhir 2018 capaian pajak PBB sebesar 417 milyar, sedangkan awal Oktober ini sudah mencapai 444,7 milyar, jadi secara nilai bertambah atau trennya ada peningkatan dan saya hanya bisa melihat berdasarkan realisasi angkanya, kalau dari sisi ekonominya bisa jadi ada kajian lebih mendalam lagi,” ujarnya kepada bekasimedia.com di ruang kerjanya kantor Bapenda kota Bekasi, Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Kamis, (10/10/2019)
Lebih lanjut Rony menambahkan di kota Bekasi, wilayah yang memiliki potensi besar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya berada di wilayah metropolitan Bekasi Selatan, karena kawasan ini merupakan kawasan bisnis. Di Bekasi Utara, kawasan bisnis Summarecon Mal Bekasi (SMB), kemudian di wilayah Bekasi Timur daerah TransMart Juanda Bekasi juga di Jatisampurna, kawasan Citra Grand, sedangkan di Medansatria berada di Kota Harapan Indah.
“Kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai penyumbang PAD dari pajak hotel dan restoran. Tak menutup Kemungkinan akan berkembang di wilayah lainnya di kota Bekasi. Tentunya harus dilihat juga bagaimana desain tata ruang untuk pengembangan wilayah kotanya. Saya rasa akan terus meningkat selama pembangunan di kota Bekasi terus meningkat dan iklim investasi dibuka seluas-luasnya, kemudian diberikan kemudahan dalam sisi perizinan,” pungkasnya.
Dalam rangka meringankan masyarakat untuk membayar pajak serta mencapai target PAD tahun ini pihaknya telah memberikan pembebasan denda pajak yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember. Bapenda optimis hingga akhir Desember tahun ini capaian akan terus bertambah. Untuk itu Bapenda terus bergerak melakukan penagihan kepada wajib pajak yang dibantu oleh kecamatan, kelurahan, RT/RW selain UPTD pajak dan retribusi daerah hampir disetiap kecamatan sebagai kepanjangan tangan Bapenda. (CR-1)
