BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi fraksi PKS, Chairoman Juwono Putro menyatakan masyarakat kini memiliki tantangan besar terkait Ketahanan Keluarga. Apalagi setelah tuntutan pengesahan dan penolakan pengesahan RUU P-KS bergulir. Oleh karena itu Chairoman menyatakan sudah sepatutnya Pemerintah Kota Bekasi memiliki komitmen yang jelas terkait kerjasama dengan lembaga-lembaga peduli perempuan dan anak salah satunya dengan PD Persaudaraan Muslimah (Salimah) kota Bekasi.
“Kita dihadapkan pada RUU P-KS di mana hal itu sangat mengental di semua aspek. Sakralnya lembaga pernikahan, sakralnya hubungan seksual, definisi kekerasan seksual, aborsi, orientasi seksual, penghinaan, pelecehan terhadap orientasi seksual dan lain sebagainya,” kata Chairoman usai audiensi dengan Salimah di kantor fraksi PKS, DPRD Kota Bekasi, Selasa (3/9/2019).
Hal inilah, kata Chairoman yang mendorong PKS menolak pengesahan RUU ini dan meminta nomenklatur baru dalam kaitan dengan definisi kejahatan.
Chairoman menilai keberadaan lembaga Salimah ini tepat jika dihadapkan pada isu gempuran terhadap Ketahanan Keluarga, termasuk edukasi seks bagi remaja.
“Sesungguhnya banyak lembaga perempuan yang memiliki visi misi dan program Ketahanan Keluarga. Nah Salimah bisa menjadi lembaga strategis yang perlu di-back up Pemkot,” jelas Chairoman.
Bentuk dukungan kepada Salimah, kata Chairoman tidak hanya dengan memfasilitasi kegiatan, tetapi bisa dengan menyiapkan dukungan anggaran di APBD.
“Pertanyaannya, mana program kerja Pemkot yang dimintakan kerjasama dengan lembaga perempuan tadi? Itu harus ada juru bicara, pengayoman. Program kerja Pemkot dengan lembaga perempuan harus diperjelas,” imbuhnya.
Dengan demikian, kata Chairoman, PKS dalam hal ini berkomitmen kuat untuk memfasilitasi agar lembaga seperti Salimah menjadi mitra strategis Pemkot dan sustain serta diperbesar lingkup kerjasamanya dengan berbagai pihak. (dns)
