Oleh: Diyah Yuli Sugiarti
(Ketua Balitbang P3KB)
P3KB dibentuk pada tahun 2009 oleh Aliansi Utara dan DPRD Kabupaten Bekasi. Melalui Surat Keputusan DPRD No 17/KEP/172.2/DPRD/2009 menyebutkan bahwa DPRD menyetujui pembentukkan Daerah Otonomi Baru Pemekaran Wilayah Kabupaten Bekasi, dengan nama Kabupaten Bekasi Utara yang akan beribu kota di kecamatan Tambelang.
P3KB diketuai oleh Sanusi Nasihun yang juga menjabat Dewan Penasehat FORKODA (Forum koordinasi Daerah) yang diketuai oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, dan FORKONAS (Forum Koordinasi Nasional) sebagai Ketua Aksi Nasional.
P3KB mendapat legalitas sebagai badan hukum didasarkan pada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-0014393.AH.01.07 Tahun 2018. Saat ini sekretariat P3KB berada di Jalan Raya CBL Muara Bakti No 1 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.
Visi P3KB adalah Mewujudkan Bekasi Utara yang MADINAH (Maju, Dinamis, Agamais dan Sejahtera) melalui Pemekaran Kabupaten Bekasi. Adapun misinya terdiri dari : 1) Mewujudkan Kabupaten Bekasi Utara yang maju dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Mewujudkan Kabupaten Bekasi Utara yang dinamis, mampu menjawab tantangan arus globalisasi dan pasar bebas dengan berpegang teguh pada kearifan local dan pranata social lainnya sebagai landasan fundamental menyongsong era 5,0. 3) Mewujudkan Kabupaten Bekasi Utara yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur dengan dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat menuju masyarakat Madani. 4) Mewujudkan Kabupaten Bekasi Utara yang sejahtera, adil, memiliki daya saing dan berwawasan kebangsaan.
P3KB memperjuangkan pemekaran berdasarkan amanah UU Nomor 32 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78, dan diperkuat dengan hasil Riset Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS. tentang kelayakan Bekasi Utara menjadi Daerah Otonomi Baru. Dalam perencanaan pemekaran Kabupaten Bekasi akan terbagi 10 kecamatan untuk Daerah Otonomi lama dan 13 kecamatan untuk Daerah Otonomi Baru.
Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang kaya dengan Kawasan industry terbesar se Asia Tenggara. Di wilayah bagian Utara kaya akan minyak bumi, gas, pertanian dan perikanan. Pendapatan asli daerah juga terbanyak se provinsi Jawa Barat. Maka dalam hal ini Daerah Otonomi Baru akan mampu menghidupi daerahnya
Wilayah Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bekasi Utara sesungguhnya adalah Daerah strategis Nasional, karena menjadi wilayah yang dekat dan menjadi penopang iku kota Jakarta. Maka pemekaran harus diawali dengan keinginan masyarakat bottom up ( bawa ke atas) sekaligus harus diusulkan berdasarkan top down (atas ke bawah).
Capaian hasil yang diperoleh P3KB telah mencapai 83% dari perencanaan.
Saat ini perjuangan pemekaran tertunda dikarenakan adanya pergantian Bupati Bekasi yang secara otomatis membawa kebijakan yang berbeda, di samping Peraturan Pemerintah yang belum ditandatangani Presiden. Namun komitmen menuju kesuksesan pemekaran tetap dijalankan P3KB.
P3KB bersama FORKODA dan FORKONAS terus berupaya mendorong pemerintah untuk menandatangani Peraturan pemerintah. Maka bisa dikatakan pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bekasi Utara tinggal menunggu ketuk palu pengesahan Peraturan Pemerintah.
