BEKASIMEDIA.COM – Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto menyatakan pihaknya sudah menyeleksi tenaga pengawas pemilu di TPS (PTPS) sebanyak 600 orang dari pendaftar awal kurang lebih 8000 dari 12 kecamatan sekota Bekasi.
Bawaslu Kota Bekasi mengaku secara kelembagaan sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait ini. Meminta kelonggaran persyaratan karena banyak yang tidak lolos seleksi lantaran usia belum memenuhi syarat.
Terkait perekrutan, Bawaslu menegaskan semua sudah ada regulasinya. Mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Baik itu perekrutan PTPS melibatkan TKK Pemkot maupun warga biasa.
Kendalanya justru karena banyak pendaftar tidak memenuhi syarat seperti warga yang non-KTP Kota Bekasi, calon PTPS kondisi hamil dan lain-lain.
Saat disinggung mengenai politisi dan pengamat yang melayangkan pendapat tentang kontroversi TKK yang direkrut, Bawaslu menyatakan opini tersebut tidak memiliki literasi regulasi.
“Saya sayangkan, tokoh-tokoh tidak update juga soal proses perkembangan pemilu. Seharusnya tokoh-tokoh ini melihat ke fakta dan data (literasi regulasi). Bukan hanya opini,” jelas Tommy, Kamis (4/4/2019).
Bahkan kata Tommy dalam partisipasi pemilu, bukan hanya TKK, ASN pun terlibat.
“ASN yang diperbantukan, wajib diberi fasilitas juga. Gak boleh dipotong tunjangannya. Dan lain-lain,” tambahnya.
Hal itu, kata Tommy mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri tentang partisipasi ASN dan Pemilu juga UU tahun 2017 pasal 114. (dns)
