BEKASIMEDIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat yang telah memiliki hak pilih untuk memilih pasangan capres-cawapres serta caleg DPR, DPRD dan DPD yang jujur. Kampanye program Pemilu Berintegritas 2019 ini menggunaka tagline, “Pilih Yang Jujur”.
Dikutip dari laman resmi KPK RI pada Kamis (21/3/2019) KPK mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada 17 April 2019.
KPK berharap dengan proses pemilihan yang berintegritas mampu menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang pada masa kepemimpinannya fokus pada upaya menyejahterakan masyarakat. Dan, pastinya antikorupsi.
Program Pemilu Berintegritas 2019 tidak hanya fokus pada peserta dan penyelenggara pemilu, KPK juga fokus pada pemilih. KPK berharap dengan pesan ini masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur dan memilih calon anggota parlemen maupun calon presiden yang jujur.
Karenanya, KPK berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu dan Masyarakat Pemilih Jujur melakukan kampanye bersama dengan memanfaatkan publikasi melalui media sosial dan medium lainnya.
Mengapa KPK dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam Pemilu 2019 ini? Kita tentu ingin pemilu 2019 adalah pemilu yang berkualitas, baik dari segi pelaksanaannya hingga hasilnya. Sebab, pemilu merupakan tonggak penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sehingga, partisipasi masyarakat yang optimal dalam menggunakan hak pilihnya dengan berintegritas sangat diperlukan.
Tagline “Pilih Yang Jujur” kembali diluncurkan KPK sebagai pengingat. Sebab, Indonesia yang bersih dari korupsi hanya dapat diwujudkan dengan menempatkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas di lembaga Legislatif dan Eksekutif yang tentunya memerlukan masyarakat yang teredukasi dengan nilai-nilai integritas dalam menggunakan hak pilihnya.
Lalu, bagaimana menjadi pemilih yang jujur? KPK memilihkan beberapa contoh yang dapat dijadikan panduan agar kita menjadi pemilih yang jujur, Pertama, tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang tujuannya adalah membeli suara kita alias menjadi bagian dari money politic. Kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai program dan track record calon yang akan dipilih. Penting untuk mengetahui siapa yang akan kita pilih. Pastikan sumbernya terpercaya dan bukan informasi hoax yaa. Ketiga, sebagai pemilih kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban pemilih. Memilih calon pemimpin dalam proses pemilu adalah hak politik yang melekat pada individu yang diatur oleh Undang-Undang. Jadi, pastikan kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai pemilih. Keempat, dalam hal pemilih menduduki jabatan-jabatan publik dan/atau terkait dengan pengawasan pemilu, harus menjaga netralitas.
Berikut ini beberapa cara untuk mengetahui caleg/capres/cawapres yang jujur, yaitu:
Lakukan pengecekan latar belakang calon (apakah calon tersebut memiliki riwayat pernah melakukan tindak pidana seperti korupsi, narkoba, kekerasan dan lainnya).
Dalam hal caleg adalah petahana, sudahkah yang bersangkutan melakukan pelaporan harta kekayaannya dan rutin melaporkan gratifikasi ke KPK?
Memastikan visi, misi dan program caleg/capres/cawapres bertujuan demi mengedepankan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat dan antikorupsi.
Dan lain-lain.
Sebagaimana diketahui, Indonesia lima tahun terakhir ini masih dihiasi dengan kasus-kasus korupsi besar. Ada korupsi e-KTP yang menjebloskan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, ada korupsi pembangkit listrik Sekjen Golkar Idrus Marham, Korupsi ijin usaha pertambangan yang merugikan Negara 5,8 trilyun Bupati Kotawaringin Timur dari PDIP Supian Hadi, Korupsi dana perimbangan daerah Politisi PAN Taufik Kurniawan hingga Korupsi suap jabatan di Kemenag dengan tersangka ketua umum PPP M. Romahurmuziy. (eas)
