Bekasimedia – kabar Kedatangan Abdel Fattah As-Sisi Kamis malam (3/9/15) ke Indonesia menuai kontroversi. Pasalnya, Abdel Fatah As-Sisi dinilai sebagai sosok penjahat kemanusiaan yang telah melakukan pelanggaran HAM berat di Mesir. Oleh karena itu, salah seorang Netizen, Nova Abuzar, hari ini membuat sebuah petisi kepada Presiden Joko Widodo agar menolak kedatangan As-Sisi ke Indonesia, setelah sebuah rencana terdengar di telinga publlik, Presiden mengundang As-Sisi.
Petisi di laman change.org tersebut berbunyi:
Presiden RI Joko Widodo harus memperhatikan aspirasi masyarakat Indonesia dan menghormati UUD RI yang menjamin kemerdekaan bangsa dan kebebasan warga negara. Sudah terlalu banyak bukti pelanggaran HAM berat yang dilakukan as-Sisi, tidak hanya membungkam suara kritis, melainkan juga menangkap, menyiksa dan memenjarakan ribuan warga tanpa kesalahan jelas, serta membantai ribuan warga sipil tak bersenjata. Kejahatan as-Sisi lebih keji daripada Augusto Pinochet (Chile) atau Slobodan Milosevic (Serbia).
Hingga berita ini diturunkan, telah ada 130 lebih netizen yang menandatangani petisi tersebut.
Beberapa netizen bahkan sempat mebutarakan alasan mengapa mereka menandatangani petisi tersebut.
Tri Sugiarti, dari Jakarta Timur misalnya, ia menyatakan, “As Sisi, adalah Presiden tidak resmi yang menggulingkan Presiden sah Mesir, telah memenjarakan orang-orang tanpa proses pengadilan dan Saya menggugat Peristiwa Rabiah,”
Sementara nama Darlim Tampubolon beralasan, ”Pengambilalihan paksa melalui kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah adalah sebuah kejahatan demokrasi,”
Akun lainnya, Den bagus Ripto menyatakan, “Menolak kehadiran orang yang berbuat makar. Kalau presiden ngundang dia berarti melanggar UUD 45,”
Seperti diketahui bahwa Mesir memanas karena As-Sisi berencana mengkudeta Presiden Moursi dari jabatannya. Rencana kudeta dari pemimpin tidak resmi Mesir tersebut akhirnya menuai konflik yang meminta ribuan nyawa melayang. Warga sipil banyak yang tewas dan banyak juga yang dijebloskan ke penjara. As-Sisi pun akhirnya dinilai banyak pihak sebagai penjahat kemanusiaan dan rezim otoriter As-sisi dinilai telah melanggar HAM dan hal itu telah dicatat oleh dewan HAM PBB.
