BEKASIMEDIA.COM – Sekretaris Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Kota Bekasi, Aji Ali Sabana, meminta pemerintah Kota Bekasi agar adil dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada warganya.
Program Kartu Bekasi Sehat (KBS) yang diluncurkan pemerintah Kota Bekasi dinilai belum tepat sampai sasaran. Ia menilai manfaat KBS belum sepenuhnya dirasakan oleh kalangan warga berpenghasilan rendah.
“Kami menilai Pemkot Bekasi perlu mengevaluasi pendistribusian KBS agar lebih tepat sasaran,” kata Aji, saat mengunjungi salah satu warga Bekasi Selatan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, belum lama ini.
Menurut Aji, hingga kini masih banyak warga Kota Bekasi dengan kondisi perekonomian menengah kebawah yang belum memiliki Kartu Bekasi Sehat (KBS) program pemerintah daerah.
Padahal kata Aji, sejak bulan September lalu, pemerintah Kota Bekasi dikabarkan telah menghentikan pencetakan KBS berbasis Nomor Induk Nasional (NIK) yang digagas oleh Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya, Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu.
Pemkot Bekasi harus mampu membuat pelayanan yang bukan hanya sekedar ada, tetapi harus mampu menyentuh masyarakat tanpa terkecuali. “Bukannya seperti yang terjadi saat ini, yang sehat dapat KBS, sementara yang sakit tidak dapat,” terangnya kepada bekasimedia.com, Kamis (25/10/2018)
“Jika Pemkot Bekasi memang ingin serius melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya, maka harus membuat kebijakan yang adil. Sederhananya adalah yang sakit yang dapat fasilitas KBS, bukan sebaliknya,” ungkapnya.
Selain menyediakan fasilitas kesehatan kepada warganya, lanjut Aji, Pemkot Bekasi juga harus mampu menciptakan kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi warganya. Dia mencontohkan dengan persoalan pencemaran limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kali Bekasi yang hingga saat ini belum menemui titik terang.
“Padahal Kali Bekasi itu sebagai sumber air baku yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Tirta Bhagasasi, sehingga saya pikir Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) perlu mengecek kualitas air di sana,” pungkasnya. (bn/dns)
