BEKASIMEDIA.COM – Wakil Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menyatakan semangat mengesahkan Perda Jamkesda adalah untuk kepentingan warga yang berdimensi jangka panjang, bukan untuk melindungi kepentingan politik sesaat.
“Kalau ada pemahaman pemerintah kota Bekasi yang masih mengira perda tersebut menguatkan Perwal sebelumnya itu sama sekali tidak tepat. Karena pemerintah kota bekasi adalah bagian dari NKRI yang wajib mengikuti UU dan PP di atasnya,” katanya, Rabu (23/5/2018)
Kata Ariyanto, semangat Perda tersebut setelah dikonsultasikan ke kementerian kesehatan dan biro hukum provinsi Jabar adalah wajib mengintegrasikan sistem jaminan kesehatan daerah dengan sistem jaminan kesehatan nasional sebagaimana yang menjadi perintah Undang undang dan peraturan pemerintah di atasnya.
“Begitupun soal anggaran, semua kebijakan anggaran akan dihitung bersama dengan DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ada. Harus berdasarkan perencanaan yang baik dan benar, bukan perencanaan yang amburadul dan berpotensi mengorbankan kepentingan pembangunan lainnya demi sekedar pencitraan politik,” imbuhnya.
Sehingga, kata politisi muda Partai Keadilan Sejahtera ini, siapapun kepala daerah yang akan memimpin kota Bekasi kedepan wajib mengintegrasikan program Jamkesda dengan sistem JKN yang sudah digulirkan di seluruh Indonesia.
Ariyanto Hendrata yang juga sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) menegaskan bahwa dirinya juga sebagai bagaian dari perumusan perda tersebut dan mengikuti tahapan dari awal. “Saya juga anggota BAPEMPERDA yang mengikuti pembahasan dari awal,” tukasnya. (ADV)
