BEKASIMEDIA.COM – Terkait sistem kebijakan ganjil genap yang akan diluncurkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, pihak Jasa Marga menyatakan bahwa kebijakan tersebut jangan dulu dinilai secara skeptis, karena sebelum pemberlakuannya ada serangkaian kajian dan rencana strategi pelaksanaannya.
Corporate Communication Jasa Marga pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Dwimawan Heru saat ditemui bekasimedia.com, Jum ‘at, (9/3/2018) siang di Bandar Djakarta, Summarecon, Kota Bekasi menyatakan pihaknya bersama stake holder sudah melakukan kajian strategis yang cukup panjang.
“Jadi sebenarnya kebijakan ini kebijakan Menteri Perhubungan. Tapi sebelum pemberlakuannya, kami sebagai operator jalan tol sejak awal diajak untuk bekerjasama mengkaji dan juga menyiapkan rencana strategis dalam rangka pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Dan tidak hanya dengan Jasamarga saja, Jadi BPTJ kementerian PUPR, BPJD diajak juga kepolisian dalam hal ini Korlantas,” kata Heru.
Selain itu, dalam mengkaji hal tersebut juga melibatkan para pengamat, praktisi juga departemen perhubungan.
Saat disinggung mengenai alotnya pembahasan kebijakan tersebut, Heru menyatakan pada dasarnya semua sudah disiapkan dengan baik.
“Jadi nanti kita lihat saja tanggal 12, ini kebijakan yang panjang. sudah disiapkan dengan baik. semua stake holder sudah berperan,” jelasnya.
Stake holder yang dimaksud di antaranya operator jalan tol, kemudian juga pengelola gedung, operator-operator bus yang menyediakan transjadebotabek.
Saat ditanya bukankah dijalur tol Bekasi – Cikampek saat ini sedang ada kegiatan proyek pembangunan infrastruktur dan akan berdampak serius terhadap kemacetan? Heru menjawab, justru sebenarnya kebijakan ini akan memberi dampak positif mengingat bisa mengurangi tingkat kepadatan akibat proyek strategis pembangunan infrastruktur dijalur tol Bekasi – Cikampek
“Gini, kan, kebijakan ini justru untuk mengurangi tingkat kepadatan.
Kita lihat dulu, kita kaji, jadi kita dalam melihat kebijakan jangan skeptis dulu, tapi lihat seperti apa di lapangan, bukan hanya mengurangi kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan angkutan barang, nggak boleh lewat jam segitu. kemudian ada alternatif lain, jalur khusus,” imbuhnya.
Mengenai tanggapan masyarakat atas kebijakan ganjil genap, Heru menjelaskan secara umum selama ini tanggapan masyarakat positif.
“Dari yang masuk ke kami, cukup positif,” tukasnya.
Sebelumnya diketahui DPRD Kota Bekasi meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk mengkaji ulang rencana kebijakan sistem Ganjil Genap pada kendaraan mobil yang diterapkan di pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur Kota Bekasi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengatakan, kebijakan tersebut harus melalui kajian komprehensif terlebih dahulu agar tidak berdampak kemacetan parah di kota Bekasi. Sistem tersebut tidak memiliki kajian yang matang, salah satu indikasi yang tidak matang adalah karena dia tidak punya solusi yang tepat terhadap daerah daerah sekitar akses, yang nantinya akan dilalui terutama di daerah Kota Bekasi dan Kabupaten. (Dns)
