BEKASIMEDIA.COM – Komisi I DPRD Kota Bekasi akan segera memanggil ketua Panwaslu terkait informasi di masyarakat maupun media atas munculnya simbol-simbol yang diduga menjadi gerakan dukungan politik Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap salah satu pasangan calon tertentu. Dugaan dukungan tersebut terlihat pada Display Profile (DP) akun Whatsapp berlambang hati dengan angka 1 di tengah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera, chairuman Juwono Putro mengatakan penggunaan “DP” berlogo Hati dengan bertulisan SATU dan frase yang sama yang menjadi identitas sebahagian ASN menurutnya bukan sebuah spontanitas akan tetapi menandakan sebuah gerakan dan pesan politik bagi paslon tertentu.
Terkait hal ini, Ketua Komisi I akan memanggil Panwaslu untuk menjelaskan perihal fenomena yang terjadi dan berharap jika dugaan itu benar, kedepan, Panwaslu bisa bersikap tegas serta mampu menjembatani keresahan yang terjadi di masyarakat atas perbedaan persepsi yang muncul dan memberikan jawaban kepastian apakah hal itu merupakan sebuah pelanggaran atau tidak?
“Memang dia menerima laporan dari masyarakat, namun juga mereka bisa menerima informasi dari media untuk isu isu strategis ataupun juga yang mendapatkan respon dari publik tanpa perlu menunggu pengaduan, sementara sudah ada faktanya penggunaan Display Profile dia bukanlah spontanitas tapi bisa dipastikan dia adalah gerakan karenanya banyak yang menggunakan, Nah ini artinya ada kesengajaan gerakan terkait dengan pesan politik karena ada momentumnya, ada angka yang dipakai, ada frase yang sama yang digunakan oleh pasangan calon tertentu,” kata Chairuman di ruang F-PKS gedung DPRD Kota Bekasi kepada awak media.
Oleh karena itu, kata Chairuman, seharusnya hal itu sudah masuk ke dalam ranah Panwaslu, “untuk itu kita akan panggil Panwaslu dan kita juga berharap Panwaslu juga tegas dalam menjembatani perbedaan persepsi di masyarakat kaitannya dengan melanggar atau tidak?” imbuhnya.
Selebihnya, kata Chairuman pihaknya akan mengajukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dewasa dalam memandang peran dan kewenangan yang melekat bagi ASN yang berbeda dengan pandangan politik pribadi. “Pandangan politik itu dihargai tapi tidak boleh ditunjukkan karena memang melekat label ASN itu dan peraturannya sudah jelas mereka tidak boleh memberikan “Like”, Foto bareng dengan pasangan calon, simbol-simbol tangan yang digunakan, bahkan hadir di bukan kampanye misalkan deklarasi itu tidak boleh,” sambungnya.
Chairuman melanjutkan, peraturan pada dasarnya dibuat untuk ditaati. Panwaslu dinilainya tidak melakukan pengawasan yang sifatnya proaktif. “saya khawatir nanti akan ada semacam (sainelity) yang meledak menjadi kemarahan sosial disebabkan lantaran tidak netralnya ASN,” tambahnya.
Chairumah menyatakan pihaknya mula-mula akan mencoba berkomunikasi dengan Plt Wali Kota Bekasi, Kapolres, Dandim, karena ketiga-tiganya harus netral dan mereka punya komitmen terkait netralitas aparatur sipil, Kepolisian maupun TNI dalam kaitan dengan Pilkada. Kedua, ia meminta pihak-pihak terkait tegas memberikan sanksi apabila terbukti ada oknum yang tidak netral, karena tanpa adanya komitmen yang dibuktikan dengan sanksi akan dipertanyakan komitmennya,” pungkasnya. (Dns)
