BEKASIMEDIA.COM – Adanya kekisruhan di internal DPP Partai Hanura menyulut konflik ke tingkat DPC Partai Hanura Kota Bekasi. Belum lama ini tersirat kabar bahwa Syaherallayali diberhentikan sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Bekasi dan digantikan oleh Winoto.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC Partai Hanura Kota Bekasi, Syaherallayali menegaskan bahwa dirinya masih sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Bekasi.
Ia menuturkan, pasca statement Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto, bahwa Ketua Umum Hanura adalah Oesman Sapta Odang (OSO), setelah ada islah itu, ia mengingatkan tidak ada namanya Musdalub maupun Muscablub.
Bila ada pihak yang sudah melakukan Muscablub, kata pria yang karib disapa Ral, itu bicara soal AD/ART. Kalau memang kuorum tidak masalah, namun pada kenyataannya tidak kuorum. Lagi pula, lanjut Ral, bila tingkat DPC melakukan Muscablub berarti tidak mematuhi instruksi DPP.
“DPP Partai Hanura di bawah kepemimpinan pak Oso masih saya Ketua DPC-nya (Hanura Kota Bekasi). Adanya penumpang gelap itu artinya mereka bermain di air keruh,” ungkap Ral di ruang Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Senin, (29/01/2018).
Adanya PAC yang tidak mematuhi instruksi DPP lantaran melakukan Muscablub, kata Ral, secara aturan partai harus diberikan sanksi tegas. Namun, ia tidak mau menambah kekeruhan yang ada.
Diakui Ral, dirinya sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Bekasi akan merangkul PAC yang ‘membandel’.
“Bagi kami, hari ini yang bandel itu satu PAC, saat ini kita sudah lakukan komunikasi. Saya tidak mau lakukan itu untuk hukuman. Pendekatan saja lebih ke musyarawah internal,” bebernya.
Sebelumnya, Ketua Bapilu DPC Hanura Kota Bekasi, Wembri, dalam siaran persnya kepada media mengatakan, Winoto telah menunggangi situasi gaduh yang terjadi dalam Hanura dengan memaksakan digelarnya Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Hanura Kota Bekasi di kantor sekretariat DPD Hanura Jawa Barat, belum lama ini.
Padahal, kata Wembri, partai di level pusat sudah memberikan intruksi tegas untuk menghentikan Muscablub di tingkat kota, dan kabupaten dan juga Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di level Provinsi.
“Sesuai intruksi DPP jelas dan tegas sekali, bahwa stop itu yang namanya Muscablub atau Musdalub. Karena Hanura sepakat menempuh jalur islah, dengan tujuan membesarkan partai. Tapi Winoto justru memanfaatkan dinamika yang ada untuk kepentingan pribadinya menjadi ketua DPC Hanura,” tukas Wembri.
Artinya, kata dia, Winoto dengan terang benderang mengabaikan kepentingan partai. Atau, dengan kata lain, ia telah melawan kebijakan partai. (Arm/Dns)
