BEKASIMEDIA.COM – Plh. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II Ade Lili menegaskan Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah mengeluarkan regulasi Amnesti Pajak Jilid II. Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2017 tentang pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu berupa harta bersih yang diberlakukan atau dianggap sebagai penghasilan dan PMK 165 Tahun 2017 bukan dimaksudkan Amensti Pajak Jilid 2.
Ia menjelaskan bahwa peraturan tersebut sebenarnya memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak untuk mengungkapkan harta dan melaporkan hartanya secara sukarela.
“Bagi mereka yang melaporkan hartanya akan dikenakan tarif 30 persen untuk WP pribadi, 25 persen untuk badan usaha dan 12.5 persen untuk UMKM,” kata Ade.
Ade menambahkan khusus bagi karyawan mereka yang pendapatannya dalam
setahun mencapai 630 juta rupiah.
Oleh karena itu, kata Ade, ia berharap mereka yang belum melaporkan harta dalan SPT atau belum diungkap dalam program Amnesti Pajak untuk datang ke kantor pajak.
“Pelaporan berbeda dengan Amnesti Pajak yang diajukan dengan memasukkan Surat Pernyataan Harta (SPH),” pungkas Ade. (i)
