BEKASIMEDIA.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Berita Terbaru · 15 Jan 2016 14:27 WIB ·

Mantan Ketua KPK: Ada Kepentingan Proyek Sudutkan Islam Dibalik Aksi Terorisme


 Mantan Ketua KPK: Ada Kepentingan Proyek Sudutkan Islam Dibalik Aksi Terorisme Perbesar

image
Foto: investigasibrief
Bekasimedia – Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Hukum dan HAM , Busyro Muqaddas menyebut gerakan terorisme di Indonesia ada unsur pembiaran dan kesengajaan. Busyro mengatakan, pola-pola gerakan radikalisme saat ini cenderung sama dengan gerakan radikalisme di era orde baru.
“Ini sistemik,” katanya kepada wartawan usai konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2015 di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (30/12/15).
Mantan ketua KPK ini menilai ada kepentingan proyek di belakangnya. Ia khawatir di balik isu terorisme ada proyek internasional atau proyek negara tertentu yang tidak menginginkan Indonesia stabil secara ekonomi.
“Memecah belah sehingga sektor ekonomi dikuasai asing. Lihat saja perusahaan raksasa multinasional, kasus Freeport, ini lagu lama,” ujarnya.
Bahkan, dirinya mensinyalir gerakan radikal ini dibuat oleh aparat intelijen negara dengan tujuan mendepolitisasi peran umat Islam.
Busyro menceritakan, sejak 1997 dirinya bersama sejumlah aktivis HAM melakukan penelitian terkait gerakan radikal di Indonesia. Ia menemukan adanya indikasi keterlibatan pemerintah dalam gerakan radikalisme di Indonesia.
“Kami temukan data premier di mana bahwa yang berperan melakukan radikalisasi kala itu, terutama era orde baru justru negara, kami sebut state terorism. Pelakunya intelijen liar,” tukasnya.
Gerakan yang dimaksud adalah gerkan pengacau keamanan (GPK), Liqo, kelompok ekstrem yang terkoordinir dalam gerakan Komando Jihad.
Bahkan, mantan Ketua Komisi Yudisial ini menyatakan gerakan tersebut dipelihara hingga saat ini.
“Ada kesan dipelihara, bahkan ada aktornya sekarang masih hidup dan namanya terus berganti,” jelasnya.
Sayangnya pemerintah tidak pernah memberikan penjelasan yang adil kepada masyarakat.
“Pemerintah bertindak sepihak melalui BNPT, Densus 88, dan Polri,” katanya. (sangpencerah)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Temui DPR, Koalisi Buruh Desak RUU Ketenagakerjaan Batasi Kerja Kontrak Maksimal Satu Tahun dan Kembalikan Upah Minimum Berdasarkan Survei KHL

30 Juli 2026 - 04:26 WIB

Puluhan Organisasi Wartawan Solid, HPN Bekasi Raya 2026 Siap Digelar di GCC

18 April 2026 - 18:37 WIB

Protes Status Tersangka Tukang Ojek Akibat Jalan Berlubang, F-Speed Pandeglang Tuntut Keadilan

24 Februari 2026 - 16:21 WIB

Kelola 77 Persen Sampah, Banyumas Siap Jadi Percontohan Nasional

4 Februari 2026 - 07:29 WIB

947 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Kota Bekasi di BKN Jakarta

6 Mei 2025 - 08:42 WIB

Pemkot Bekasi Bekukan Sementara Worldcoin dan World ID Buntut Pemindaian Retina

5 Mei 2025 - 10:12 WIB

Trending di Berita Terbaru