BEKASIMEDIA.COM PHK Meluas karena Produk AS Bebas Tarif, Partai Buruh Desak Pemerintah Lindungi Kedaulatan Ekonomi

Menu

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Ekonomi · 18 Jul 2025 10:27 WIB ·

PHK Meluas karena Produk AS Bebas Tarif, Partai Buruh Desak Pemerintah Lindungi Kedaulatan Ekonomi


 PHK Meluas karena Produk AS Bebas Tarif, Partai Buruh Desak Pemerintah Lindungi Kedaulatan Ekonomi Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memperingatkan potensi meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan pemerintah yang membuka keran masuk produk Amerika Serikat tanpa tarif. Menurut Iqbal, kebijakan ini membuat produsen lokal dan UMKM tidak mampu bersaing, sehingga PHK akan meluas.

“Produk Amerika masuk dengan tarif nol persen, sementara ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif 19 persen. Ini seperti mendapat double uppercut yang mengancam kedaulatan ekonomi nasional,” tegas Iqbal dalam keterangannya Jum’at (18/7/2025).

Penurunan tarif impor dari Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen dilakukan dengan syarat Indonesia harus menghapus tarif masuk produk AS. Dampaknya, produk Amerika masuk bebas hambatan, memukul industri dalam negeri. Iqbal memperkirakan gelombang PHK bisa mencapai 40 ribu buruh dalam tiga bulan ke depan.

Selain itu, situasi makin diperparah dengan banjir produk murah Tiongkok yang beralih ke pasar Indonesia akibat tarif tinggi Amerika. Kombinasi produk AS dan Tiongkok yang murah akan menjerat industri lokal dalam tekanan berat.

Iqbal mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri nasional, serta menegakkan kedaulatan ekonomi. Dia juga menagih janji pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK yang belum terealisasi meski sudah diinstruksikan.

Sebagai respons, Partai Buruh dan KSPI akan menggerakkan ratusan ribu buruh melakukan aksi nasional pada awal Agustus menolak PHK massal dan menuntut perlindungan nyata bagi pekerja dan industri dalam negeri.

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

AS Naikkan Tarif Impor Indonesia 32 Persen, Legislator PKS Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis

8 Juli 2025 - 19:54 WIB

Triwulan I PAD Kota Bekasi Menunjukan Tren Positif, Bapenda: Stabilitas Ekonomi Masih Berpengaruh

17 April 2025 - 12:02 WIB

Defisit APBN Terus Meningkat, Legislator PKS Minta Pemerintahan baru Stabilkan Ekonomi

16 Januari 2025 - 17:50 WIB

Data Lengkap UMSK di Jawa Barat Tahun 2025

30 Desember 2024 - 12:31 WIB

Mengintip Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Komunitas Anak Pejuang Subuh Garut

27 Desember 2024 - 15:27 WIB

MUI DKI Jakarta Ungkap Outlook Industri Syariah dan UKM pada 2025

24 Desember 2024 - 11:34 WIB

Trending di Berita Terbaru