BEKASIMEDIA.COM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Syaifudin menyayangkan atas kinerja pemerintah kota Bekasi dalam penggunaan atau penyerapan anggaran yang telah diputuskan dalam penganggaran tahun 2020 realisasinya rendah.
“Kami menyayangkan adanya SiLPA realisasi anggaran yang sangat besar hingga Rp 776 miliar, sementara banyak program dan agenda kegiatan rencana pembangunan yang sudah dimasukkan dalam APBD 2020 yang tidak dilaksanakan,” ujarnya kepada bekasimedia.com Sabtu (19/6/2021).
Penyerapan APBD rendah, kata Syaifudin namun SiLPA- nya meningkat dan ini bukan efisiensi tapi bisa menunjukkan adanya kelalaian serta kurang optimalnya kinerja dari para OPD sebagai pengguna anggaran.
“Jika dikatakan alasannya adalah kondisi Covid-19 sehingga ada refoccusing padahal sudah dianggarkan sebelumnya. Dari laporan yang diberikan banyak OPD yang rendah serapan anggarannya,” tukasnya.
Lebih jauh DPRD akan mempertanyakan untuk apa SiLPA Rp776 miliar tersebut dan bagaimana rencana realisasinya.
“DPRD juga mengingatkan kepada OPD pengguna anggaran khususnya di Dinas Kesehatan, BMSDA, Perkimtan yang termasuk dalam 10 OPD pengguna anggaran terbesar agar tidak lagi mengulangi hal yang sama,” katanya.
Agar tidak lagi terulang, DPRD meminta Wali Kota Bekasi segera memanggil para OPD lalu mengevaluasi kinerja masing masing dinas terkait serapan anggaran, karena, kata Syaifudin, hingga pertengahan 2021 penyerapan anggaran khususnya dinas-dinas yang mengurusi infrastruktur sangat rendah serapannya.
“Normalnya serapan anggaran pembangunan, sarana dan prasarana, peningkatan belanja modal yang seharusnya bisa direalisasikan setiap tahun di bukan April dan Mei, namun hingga akhir Juni tahun ini belum juga terealisasi, ada apa?” Imbuhnya.
Karena hal ini nanti akan menjadi pertanyaan masyarakat, kata Syaifudin, jangan sampai muncul apatisme terhadap kinerja Pemkot Bekasi.
Di sisi lain PAD cukup baik, pemasukan dari pajak, retribusi dan lain-lain. Ada pemasukan, tetapi realisasi anggarannya sangat minim dan ini berpotensi mengulangi tahun 2020 lalu.
“Serapan anggaran di dinas-dinas pengguna anggaran rendah, kinerja turun, belanja modal untuk kebutuhan masyarakat tidak terlaksana akan tetapi ujungnya SiLPA-nya besar. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja ataupun kemampuan daerah atas pengelolaan wilayahnya,” jelasnya.
Komisi II juga berencana akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat atau pemanggilan kepada mitra komisi yang sebagian besar OPD pengguna anggaran terbesar.
“Berdasarkan tugas pengawasan komisi II permasalah ini tentu tidak sesuai realisasinya dengan RKA yang diajukan pada awal tahun saat rapat kordinasi dengan dinas terkait dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021,” pungkasnya. (Denis)
