BEKASIMEDIA.COM – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak menyayangkan ketidaktegasan kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) yang membiarkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Bekasi turun ke jalan melakukan demonstrasi pada saat jam kerja.
“Saya sangat menyayangkan demo yang diadakan TKK. Artinya Ketua BKPPD tak menindak tegas. Setidaknya mereka (para TKK) ini dipanggil dulu apakah boleh atau tidak TKK demo ke DPRD?” katanya kepada awak media Selasa (17/12/2019) siang.
Politisi Demokrat ini menyatakan jika ia sudah tidak percaya kepada kepala BKPPD yang tidak segera mengambil tindakan tegas dan sanksi yang tepat terkait keterlibatan TKK Pemkot. Bahkan Abdul Rozak mengatakan BKPPD mandul.
Adapun terkait TKK yang seolah mengintervensi ketua DPRD, Abdul Rozak mengatakan hal tersebut harus ditindak lanjuti.
“Karena ketika bicara DPRD ini kolektif kolegial maka kita nanti akan berdiskusi dengan pimpinan dan lintas fraksi. kita ambil sikap nanti,” Jelasnya.
Abdul Rozak menyatakan DPRD tidak akan kehilangan marwah walaupun ada indikasi intervensi soal kisruh KS NIK ini.
“Kalau bagi saya DPRD nggak akan kehilangan marwah. TKK bagian dari ASN Pemkot Bekasi. Jika ada kepentingan eksekutif di baliknya, nanti kita dalami.
Ada beberapa bukti. Kalau memang dianggap perlu nanti kita akan keluarkan,” tegasnya. (denis)
