Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bekasi melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Bekasi. Dalam kunjungan tersebut, KAMMI diterima langsung oleh ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro di ruang kerjanya (15/11).
“Kami sampaikan berbagai persoalan di Kota Bekasi, mulai dari masalah pendidikan, sosial, lingkungan hingga kesehatan,” terang Egi Gustiana selaku Ketua KAMMI Kota Bekasi.
Salah satu isu hangat yang dibahas adalah seputar persoalan naiknya biaya iuran BPJS-Kesehatan. Di Kota Bekasi sendiri, KAMMI mendukung rekomendasi DPRD kepada Pemerintah untuk mengintegrasikan KS-NIK (Kartu Sehat berbasis NIK) dengan BPJS, sebagai solusi untuk meringankan iuran masyarakat.
“Ini adalah solusi. Integrasi ini perlu dilakukan, agar tidak ada data double serta anggaran APBD terserap lebih efektif dan efisien. Selama ini manajemen KS-NIK berantakan dan tidak transparan. Perlu diperbaiki, agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.” terang Egi.
KAMMI menekankan kepada anggota DPRD Kota Bekasi untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Eksekutif.
Sementara Ketua DPRD Kota Bekasi mendukung segala bentuk gerakan mahasiswa untuk berkontribusi terhadap perbaikan Kota Bekasi.
“KAMMI harus terus bergerak untuk mengamati dan mengkritisi kebijakan publik. Jadikan gerakan moral sebagai cermin untuk melihat setiap permasalahan di Kota Bekasi,” pesan Chairoman.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan penanda tanganan Komitmen Bersama antara DPRD dengan KAMMI Kota Bekasi. Kesepakatan tersebut berisi komitmen DPRD Kota Bekasi untuk bekerja dengan amanah, jujur dan professional serta terbuka dalam menerima kritik dan masukan.
Sementara KAMMI siap berkomitmen untuk menguatkan fungsi kontrol terhadap Pemerintahan Kota Bekasi, namun juga tetap mengawal setiap aspirasi masyarakat terhadap DPRD Kota Bekasi.
