BEKASIMEDIA.COM – Anggota Fraksi Partai Golkar, Solihin menanggapi pemberitaan soal penolakan atas pasien Kartu Sehat (KS) di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur mengatakan dirinya perlu mengkaji lebih dalam terkait alasan penolakan tersebut.
“Saya belum tahu betul kronologis kejadiannya, artinya hasil rujukannya itu seperti apa saya juga perlu mengetahui apakah rujukanya sekedar kontrol atau tindakan operasi. Jadi saya perlu juga mendalami apa isi dari rujukan tersebut. Bisa jadi ada mis komunikasi, makanya saya memberikan komentar belum secara utuh, pastinya rumah sakit Mitra Keluarga itu berdasarkan rujukannya,” ujarnya kepada awak media di ruang komisi 1 DPRD kota Bekasi, Senin, (23/9/2019)
Dalam konteks kartu sehat Solihin menjelaskan hal itu sudah merupakan program pemerintah dan rekanan bagi rumah sakit swasta di kota Bekasi serta beberapa rumah sakit diluar kota Bekasi seperti DKI Jakarta yang telah melakukan kerjasama.
“Sekarang memang regulasinya harus melalui rujukan dahulu di Puskesmas terdekat. Oleh karena itu nanti pihak puskesmas akan melayani jika cukup dilakukan di Puskesmas kecuali jika dirujuk ke rumah sakit mana yang ditunjuk, termasuk juga diutamakan di RSUD Kota Bekasi,” imbuhnya.
Ketika ada kendala maka rumah sakit harus berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan. Solihin memastikan bahwa program Kartu Sehat hingga kini masih berjalan.
Terkait statemen walikota Bekasi bagi rumah sakit yang tidak melayani pasien Kartu Sehat akan dicabut izinnya, Solihin mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan MoU dengan rumah sakit swasta, namun bila tidak mengindahkan sudah tentu ada poin poin sanksi yang akan dijatuhkan diantaranya jika rumah sakit menolak tanpa alasan yang jelas bisa dicabut perizinannya. (dns)
