BEKASIMEDIA.COM – Mantan jurnalis Bekasi, Nicodemus Godjang, yang kini berlabuh di PDI Perjuangan mengatakan media dan DPRD memiliki fungsi pengawasan yang sama terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Hal itu ia katakan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi dalam rangka pengucapan sumpah /janji anggota DPRD masa jabatan 2019-2024.
“Media dengan DPRD memiliki fungsi kewenangan yang sama sebagai controlling, cuma kan media independen, sedangkan DPRD terikat dengan kolektif kolegial artinya masih memiliki fungsi lembaga kontrol. Saya selaku media maka kontrol merupakan hal yang biasa terhadap 3 fungsi dewan yakni legislasi, anggaran dan pengawasan,” ujarnya kepada bekasimedia.com
Menurutnya dengan pengawasan inilah yang bisa merencanakan pembangunan yang baik dan benar untuk rakyat, sehingga pengawasan menjadi lebih utama.
“Maka, saya akan menggunakan itu, basically saya melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang terkait dengan program kerakyatan. Termasuk soal penggusuran yang saya katakan hal yang tidak manusiawi, bahwa betul pemerintah kota membutuhkan lahan itu tetapi ada cara cara yang lebih memanusiakan manusia, sampah aja ada tempatnya kan, ini manusia yang sudah berpuluhan tahun menjaga tanah negara lalu dibuang begitu saja,” lanjutnya.
Nicko berharap adanya sosialisasi dan proses mediasi, bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan fasilitator masyarakat sudah seharusnya memfasilitasi masyarakat.
Ia juga mengatakan masyarakat yang mengalami penggusuran untuk tidak segan segan datang ke rumah rakyat (DPRD) dan hal tersebut merupakan tugas anggota dewan sebagai representasi wakil rakyat. (dns)
