BEKASIMEDIA.COM – Menjadi salah satu partai pemenang pemilu 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi berhak menunjuk dan menetapkan Ketua DPRD. Dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung Sabtu (3/8/2019), Chairoman Juwono Putro ditetapkan sebagai ketua DPRD PKS Kota Bekasi berdasarkan surat keputusan DPW PKS Jawa Barat nomor 076/SKEP/AJ-PKS/1440 Tentang Pimpinan Dewan, Alat Kelengkapan Dewan, dan Pimpinan Fraksi DPRD Kota Bekasi Periode 2019 – 2024.
Dalam SK ini ada beberapa nama lain yang ditetapkan sebagai pengisi jabatan lainnya yakni Daradjad Kardono sebagai ketua Fraksi, Eka Widyani Latif sebagai Sekretaris Fraksi dan Sardi Effendi dengan jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (ADK).
Sebelumnya ada dua nama yang diserahkan DPD PKS Kota Bekasi kepada DPW PKS Jabar yakni Muhammad Syaiful Daullah, Anggota DPRD terpilih 2019 – 2024 Daerah Pemilihan Pondokgede dan Pondokmelati. Satu lagi yakni Chairoman Juwono Putro, anggota dewan DPRD Kota Bekasi dari dapil yang sama.
Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara menyatakan kriteria pemilihan ini didasarkan pada beberapa hal terutama loyalitas personal kepada partai.
“Soal kritera tentu dari formasi ini kita sepakati pimpinan ini yang paling memahami konstelasi lembaga,” ujar Heri Koswara dalam konferensi pers di kantor DPD PKS Kota Bekasi.
Di sisi lain, Chairoman merupakan incumbent anggota dewan kota Bekasi, sehingga secara pengalaman, kata Heri, Chairoman lebih banyak menguasai medan.
Penilaian lain, kata Heri berdasarkan profesionalitas dan kemampuan serta ketiga integritas yang selama ini ditunjukkan.
“Secara eksternal adalah kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. termasuk dengan wartawan sebagai bagian dari elemen masyarakat,” ungkap Chairoman.
Sementara itu, Chairoman Djuwono Putro menyatakan dirinya akan coba menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai perpanjangan tangan partai, dirinya berjanji akan selalu berkonsultasi dengan partai mengenai berbagai masalah terutama dalam sikap politik dan kebijakan.
Chairuman juga mengatakan dirinya akan mendorong agar peran-peran normatif anggota dewan berjalan lebih baik ke depan dengan membawa periode reposisi dan revitalisasi sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat. (anr)
