BEKASIMEDIA.COM – Ketua Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB) Sanusi Nasihun mengakui proses pemekaran wilayah Bekasi Utara sarat dengan berbagai kepentingan politik maupun nilai ekonomisnya.
“Ada yang punya politik kepentingan menurut saya, karena karena pada waktu itu seismik Pertamina banyak sumur-sumur minyak di Bekasi Utara yang berdampak pada terbengkalainya proses pemekaran,” ujarnya kepada bekasimedia.com Sabtu (15/6/2019)
Akhirnya melihat kondisi seperti ini Aliansi Utara bereaksi dan segera mengambil alih karena pemerintah daerah dinilai tidak amanah lalu mendorong aksi demonstrasi hingga audiensi sampai ke pusat.
“Kita ketahui ini dokumen kajian adalah amanah rakyat, kalau amanah rakyat ini dibiarkan lalu siapa yang akan memimpinnya? nah Aliansi Utara terus bergerak dengan seadanya hingga akhirnya menghasilkan SK DPRD, surat ke Gubernur, juga mendorong ke Mendagri dan kami tetap konsisten memperjuangkan,” imbuhnya.
Sanusi mengaku sudah dua tahun pemerintah daerah tidak menindaklanjuti hal ini. Namun pihaknya tidak menyerah hingga hari ini.
“Dan sampai hari ini Aliansi Utara mencoba membuat lembaga Adhoc karena kita menginginkan ada yang lebih fokus sehingga pada 2010 lahirlah Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB) sesuai dengan sejarah Indonesia,” ujarnya.
Waktu itu ketuanya almarhum KH. Sopandi Nawawi dari Cibitung Ceger lalu dilanjutkan perjuangan atas nama Aliansi Utara (Alu) dan P3KB, “akhirnya kita mencoba bermain di ranah politik dari satu politik ke politik lain tapi bukan politik partai, yang awalnya Bupati Saaduddin mendukung tapi tidak dapat lalu kita mendukung salah satu paslon kemarin di Pilgub Jabar yakni Ridwan Kamil dengan kita tawarkan komitmennya untuk perjuangankan pemekaran dan beliau bilang oke kita perjuangkan pemekaran dan kamipun mendukung beliau sebagai Cagub Jabar saat itu,” kata Sanusi.
Kata Sanusi komitmen itu dibuktikan oleh Ridwan Kamil setelah dirinya terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat dengan surat keputusan Desk CDOB, data tersurat sebagai tim suksesnya. RK juga mendorong P3KB agar lebih fokus lagi memperjuangkan pemekaran, sehingga hari ini P3KB dilegalkan seluruhnya.
“Sekarang kita membentuk Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) dan kita juga tergabung lagi di Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) yang bertugas di mana undang-undang yang saat ini nomor 23 diganti dengan 32 belum ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya, sehingga teman-teman mendorong agar undang-undang itu dilengkapi dengan PP yang belum ditandatangani oleh presiden,” ungkapnya.
Saat ini P3KB sedang fokus ke persiapan pemekaran menunggu PP ditandatangani.
Selain dari proses pemekaran yang bisa dilakukan dengan pola button up berdasarkan undang-undang 23 yang baru ini ada peluang proses pemekaran juga bisa melalui top down yaitu dari Mendagri yang menugaskan dibentuknya tim kajian wilayah yang masuk ke dalam wilayah kepentingan strategis nasional disamping wilayah wilayah yang berada di perbatasan. (dns)
