BEKASIMEDIA.COM – Selain program Kartu Bekasi Maju (KBM) sebagai jaminan Pemerintah Kota Bekasi bagi warga, pasangan calon Walikota Bekasi, Nur Supriyanto – Adhy Firdaus juga menjamin insentif para kader yang membantu tugas-tugas pemerintahan dipertahankan bahkan berencana menambah besarannya.
“Saya banyak menerima masukan yang menjadi kekhawatiran khususnya kader Posyandu, RT-RW, Linmas maupun marbot masjid, tidak lagi mendapat insentif bila saya menjadi Walikota. Itu salah besar. Justru setiap tahun anggaran akan kita pertimbangkan untuk ditambah besarannya,” kata Nur Supriyanto saat silaturahmi dan sosialisasi Pilkada di hadapan warga RT 15 – RW 13, Bintang Metropol, Bekasi Utara, Ahad (18/3/2018).
Ia menegaskan, tidak mungkin memutus atau menghilangkan honorer para Kader Posyandu, RT-RW, Linmas dan marbot yang berperan besar membantu fungsi dan tugas-tugas pemerintahan.
“Perlu saya tegaskan, semua itu adalah orang-orang pilihan yang membantu menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Jadi tidak mungkin dihilangkan karena semua itu menggunakan mata anggaran dari APBD yang notabene adalah uang rakyat,” ucapnya.
Sedangkan untuk kenaikan atau menambah besaran insentif yang sekarang ini diperoleh oleh para kader tersebut, Nur Supriyanto akan mengkajinya setiap tahun anggaran.
“Dalam penyusunan APBD nanti akan kita perhatikan. Bahkan bila keuangan Pemkot Bekasi memungkin untuk kita tambah, kenapa tidak? Minimal kita pertahankan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Nur Supriyanto menyatakan, dalam kepemimpinannya nanti pembayaran insentif para kader-kader tersebut tidak tertunda-tunda. Sebagaimana saat ini insentif Kader Posyandu sejak Januari – Maret 2018 belum juga dibayarkan.
“Bahkan informasinya, baru dibayarkan pada bulan Juni mendatang. Ini tidak boleh terjadi pada kepemipinan kami nantinya,” tutur Supriyanto.
Tak lupa Nur Supriyanto merinci program KBM yang memiliki tiga manfaat besar yakni, jaminan kesehatan gratis, jaminan pendidikan gratis dari SD – SMA, dan jaminan bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu sebesar Rp 800 ribu per bulan.
“Bukan hanya KBM, semua dana yang telah disetujui DPRD untuk masyarakat seperti insentif Kader Posyandu, RT-RW, maupun petugas lainnya seperti Linmas, marbot masjid dan TKK semua akan dipertahankan bahkan bila memungkinkan akan ditambah untuk kebaikan dan kesejahteraan warga Kota Bekasi,” tukasnya. (pb)
