BEKASIMEDIA.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi resmi menyatakan tidak menghadiri Rapat Paripurna KUA-PPAS yang di gelar Senin (5/12). Hal ini, kata Anim Imamuddin, ketua PDIP kota Bekasi, ditempuh oleh sebagai bagian sikap politik terkait beberapa hal, seperti berikut ini:
1. Rapat Bamus tidak mengakomodasi beberapa persoalan mendasar dalam penyusunan KUA-PPAS yang berpotensi melahirkan APBD sarat masalah di kemudian hari.
2. PAD belum dibahas secara rinci
3. Tidak terpenuhi tahapan penyusunan KUA-PPAS yang semestinya dipaparkan secara gamblang, transparan, dan mendetiail
4. SKPD hanya mengajukan dokumen umun tanpa paparan dan penjelasan anggaran
5. Ada esensi pagu indikatif yang mestinya disertai dengan keterangan angka/nominal, sehingga tak memenuhi syarat untuk di paripurnakan
6. Tak ada respon akan usulan Pansus Kemanusiaan sebagai respon warga korban penggusuran
7. Tak tercantumnya Rencana Kerja sehingga kegiatan di 2017 berpotensi menimbulkan problem tersendiri
8. Dijadwalkannya Rapat Finalisasi pasca Rapat Bamus adalah bentuk pengeyampingan lembaga Bamus sebagai prasyarat akhir di gelarnya Rapat Paripurna.
9. Komitmen FPDIP untuk menempatkan kepentingan rakyat banyak justru digugurkan oleh upaya sepihak dari eksekutif dengan dalih APBD lebih mewakili kepentingan rakyat
10. Masyarakat tidak bisa di kamuflase oleh kehendak politik yang dikemas sedemikian rupa, sehingga mengeliminasi keberpihakan nyata pada rakyat banyak atau masyarakat Kota Bekasi.
11. Pilihan sikap FPDIP ini menjadi garis keberpihakan yang tak mau mengorbankan rakyat pada aspek sebenar-benar kepentingan rakyat.
12.FPDI tak bertanggungjawab atas KUA-PPAS jika kelak mengalami problem, karena terindikasi sebagai kejahatan anggaran.
(*)
The post PDIP Kota Bekasi Tak Hadiri Rapat Paripurna KUA-PPAS appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta
