BEKASIMEDIA.COM – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi Haeri Parani, mengatakan fraksinya tidak ikut mendorong untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Tumai terkait kebijakannya yang dinilai sebagian fraksi lainnya menabrak tata tertib dan kode etik dan berencana akan melakukan pelaporan kepada Badan Kehormatan DPRD.
“Fraksi Partai Demokrat memahami keputusan politik Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), itu bagian dari dinamika politik, namun demikian kami fraksi Demokrat tidak akan melakukan ataupun mendorong mosi tidak percaya tersebut,” ujarnya saat dihubungi lewat telepon selulernya Selasa (6/12) kepada bekasimedia.com.
Sementara itu sekretaris komisi A DPRD Kota Bekasi Solihin dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ditemui di gedung DPRD mengatakan dirinya tidak sepakat dengan mosi tidak percaya tersebut, menurutnya dalam dinamika politik itu hal yang biasa dan jika ada kelemahan harus dikoreksi bersama.
“Saya tidak sepakat dengan mosi tidak percaya tersebut, jika ada kesalahan atau kelemahan dalam mekanisme yang terbaik adalah kita bersama sama saling mengoreksi dan duduk bersama,DPRD inikan lembaga politik dan kita semua saling menghargai di dalamnya,” pungkasnya.
Sebelumnya sebanyak 6 partai yang melakukan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Kota Bekasi akan melaporkan yang bersangkutan ke Badan Kehormatan (BK-DPRD) untuk memberikan sangsi bagi anggota DPRD yang menyalahi aturan dan kode etik, namun beberapa partai yang berhasil kami hubungi hingga saat ini masih belum mengkonfirmasikan perkembangan selanjutnya. Sebelumnya tim hukum beberapa partai masih mendalami persoalan tersebut. (dns)
The post Fraksi Demokrat dan PPP tidak Sepakat Mosi tidak Percaya kepada Ketua DPRD appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta
