PASBERITA.com – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan salah satu masalah yang dihadapi Pemprov yaitu terkait dengan pengelolaan aset. SMA/SMK yang aset nya masih dimiliki pihak lain tidak bisa diperbaiki dan dibangun oleh Pemprov.
“SMA dan SMK yang ada di kabupaten kota seharusnya tidak ada masalah apa-apa, tapi ternyata ada SMA yang belum punya aset, ada yang asetnya milik desa. Kedepannya harus ditata, harus jadi milik provinsi, harus dibayar desa nya. Nanti begitu penyelesaianya,” ujarnya pada Persiapan Percepatan Alih Kelola SMA dan SMK 2016 di Provinsi Jawa Barat digelar di Aula Barat Gedung Sate.
“SMA dan SMK yang ada di kabupaten kota seharusnya tidak ada masalah apa-apa, tapi ternyata ada SMA yang belum punya aset, ada yang asetnya milik desa. Kedepannya harus ditata, harus jadi milik provinsi, harus dibayar desa nya. Nanti begitu penyelesaianya,” Kata Aher.
Hadir pula pada kesempatan itu Pimpinan Komisi V DPRD Prov Jabar, Plt. Sekda Iwa Karniwa, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Hamonangan Simarmata, Kadisdik Prov Jabar, Para kepala OPD Prov Jabar dan kadisdik dari kabupaten kota di Jawa Barat.
Menurut Aher, dalam konteks perencanaan untuk pelaksanaan alih kelola SMA/SMK menjadi urusan Provinsi maka perlu diidentifikasi dari berbagai aspek terkait dengan aspek Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D). Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Februari 2015, SMA/SMK di Jawa Barat mencapai 3917 sekolah, termasuk sekolah negeri dan swasta.
Saat ini ada sekitar 732 SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat. Selain itu Pemprov Jabar akan membangun SMA dan SMK negeri di 129 kecamatan. Pembangunan sekolah tersebut sebagai upaya pemerintah menghadirkan wajah negara di daerah pelosok.
“Pembangunan SMA dan SMK baru, khususnya di kecamatan-kecamatan yang belum punya SMA/SMK negeri kita maksudkan untuk dua hal. Pertama, menjangkau layanan masyarakat sedekat mungkin terhadap masyarakat. Yang kedua, meluaskan jaringan dan daya tampung,” Kata Aher. (*)
Sumber
via PAs Berita
