BEKASIMEDIA.COM – Dalam rapat Komisi II DPRD Kota Bekasi, fokus utama masih tertuju pada penanganan masalah banjir secara menyeluruh. Komisi II mendesak agar wilayah-wilayah yang dilintasi oleh crossing tol, terutama di bagian selatan, menjalankan aksi rutin untuk mengurangi risiko banjir.
“Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat ada 8 titik crossing tol yang melintasi wilayah seperti Jatiasih, Pekayon, Rawalumbu, hingga Mustikajaya,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Alimudin kepada Suarakarya.id, Sabtu (20/4/2024).
Selain itu, perhatian juga ditujukan pada revitalisasi pasar yang masih tertunda di beberapa wilayah seperti Jatiasih, Kranji, dan Bantargebang.
“Evaluasi mendalam diperlukan untuk mempercepat proses revitalisasi ini,” ujarnya.
Masih terkait dengan perapihan kota, evaluasi juga diperlukan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas umum (fasum). Banyak fasum yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang berpotensi merugikan pemerintah daerah secara finansial.
“Banyak ditemukan fasum yang tidak jelas dimanfaatkan oleh sepihak (perorangan). Tentu saja akan merugikan pada pemerintah karena ini tidak masuk kepada PAD secara keseluruhan,” ungkapnya.
Selanjutnya, perubahan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi perhatian, terutama seiring dengan perkembangan saat ini dan perubahan siklus kependudukan.
“DPRD berencana untuk mengubah RDTR untuk periode 2024-2045, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pusat (RPJMP) secara keseluruhan,” ujarnya.
Pembangunan fly over di Bulak Kapal, Bekasi Timur, juga menjadi fokus untuk mengatasi masalah kemacetan.
“Namun, proses pembebasan lahan masih dalam tahap yang belum selesai,” tambahnya.
Ketidakjelasan dalam penyerahan fasum oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Bekasi juga menjadi perhatian.
“Diperlukan penyelesaian berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) agar fasum tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, terutama untuk kepentingan pendidikan,” paparnya.
Terakhir, DPRD juga mendorong alokasi fasum di Perumahan PT Timah, Mustikasari, untuk pembangunan SMP Negeri 60 yang saat ini masih menggunakan fasilitas pinjam pakai.
“Harapannya, akan ada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat,” pungkasnya.*** (Adv/Humas DPRD Kota Bekasi)
