BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi, H. Ahmad Ushtuchri menyatakan pihaknya menyoroti praktek-praktek politik uang dalam pileg 2024 Kota Bekasi kemarin. Tidak hanya itu ia juga menyinggung para penyelenggara pemilu yang terkesan longgar dalam melakukan penindakan.
“Pileg sudah selesai walaupun masih ada sengketa di MK, tentu kita berharap dari Pileg ini kita banyak belajar, orang bilang ini pileg paling brutal tapi kita berharap di Pilkada nanti tidak lagi terjadi masifnya serangan fajar, pembagian sembako dan sebagainya dan terpilih calon calon di Pilkada yang baik,” ujarnya kepada bekasimedia.com Selasa (2/4/2024).
Sebagai peserta pemilu 2024 dirinya mengaku sangat bersyukur tidak ikut tergoda apalagi terjebak dengan permainan politik uang.
“Saya kira semua harus dievaluasi mulai dari calegnya, penyelenggaranya banyak yang bolong bolong. Saya merasakan kalau dulu banyak tindakan ditempat, pencegahan tapi hari ini kita melihat, mungkin karena TPS nya lebih banyak dan berkembang biak 2 kali lipat. Kedua, penyelenggara ini banyak orang baru juga, kurangnya pengalaman sehingga penindakan pelanggaran pemilu ini terasa sangat longgar,” tegasnya.
Kedepan Undang undang pemilunya yang harus di ubah supaya seperti apapun mind nya aturan ini bisa mengikat, karena hari ini kita tidak melihat tuh adanya tindakan tindakan tegas yang mampu mengakibatkan efek jera buat orang orang yang secara sengaja mempertontonan dan merusak demokrasi dengan poltik uang, imbuhnya.
Di Bekasi banyak sekali temuan tapi yang kemudian jadi hukuman tidak ada. Dulu orang salah jadual kampanye saja bisa di bui, ada salah seorang artis dibui 3 bulan hanya karena salah jadual kampanye, sehingga ada efek jera, masyarakatpun takut. Nah sekarang saya tidak tahu ada perubahan apa ini?
Sebagian orang melihat mungkin karena sebelumnya terdampak pandemi Covid-19 biasa menerima bantuan. Kita berharap peraturan Pilkada lebih ketat dari pada Pileg sehingga hal hal demikian bisa terhindari.
*_Apakah itu artinya kualitas legislatif kedepan akan seperti potret masyarakatnya?_*
“Kita berharap sih tidak ya, kalau saya ngobrol dengan teman teman incumbent semua keheranan apa yang sudah kita lakukan 4.5 tahun kemarin itu untuk masyarakat kayaknya sia sia, orang lebih menghargai lembaran lembaran rupiah dihari hari tenang. Itu yang kita khawatirkan memang, jangan sampai nanti akhirnya pejabat pejabat yang dipilih masyarakat ini kapok untuk melayani masyarakat karena yang diperhatikan masyarakat cuma recehan, tapi semoga tidak begitu, kita berharap tetap ada check and balance,” katanya.
Maka itu, pertama harus di ubah aturan aturan kontestasinya baik Pilkada, Pileg dan seterusnya, harus lebih strike, lebih ketat, kemudian beracara di Bawaslu dan Gakumdu nya juga dibuat simple jangan terlalu banyak celah. Jadi kalo cuma hukuman administratif, bayangkan kalau hukumannya kriminal atau pidana saya yakin orang akan berfikir berkali kali melakukan tindak pidana, sekarang kan lebih banyak dianggap kesalah administratif, salah input dan lain sebagainya walaupun ada intensi,” pungkasnya. (ADV)
