BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Advertorial · 30 Sep 2021 15:27 WIB ·

Ketua DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak ada Pemotongan Insentif Nakes dan Relawan RSUD


 Ketua DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak ada Pemotongan Insentif Nakes dan Relawan RSUD Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J.Putro, bersama dengan Wali Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari Kamis (30/09/2021). Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD sepakat untuk menandatangani RAPBD P Kota Bekasi sebesar 6,4 T rupiah lebih dengan Pendapatan Daerah sebanyak 5,9 T rupiah lebih.

Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro usai rapat Paripurna, mengatakan pembiayaan daerah Kota Bekasi hampir sama, tidak ada perubahan sebanyak 763 juta. Namun ada kendala yang dialami disebabkan berkurangnya transfer dana daerah dari provinsi Jawa Barat sebanyak 24 Milyar.

“Padahal kegiatan ada beberapa yang sudah di lakukan, Pengaruhnya harus ada drop dan evaluasi kegiatan. Untuk BTT penanganan Covid-19 dari yang diajukan oleh eksekutif senilai 508 M namun di sepakati senilai 412 M.Untuk nakes dan relawan RSUD di pastikan tidak ada pengurangan insentif. Hanya saja ada yang mereview 379 kegiatan yang sudah di SK kan Walikota tetapi belum terserap,” ujarnya.

Anggaran yang belum terealisasi ada beberapa yang dievaluasi secara menyeluruh. Dalam APBDP juga ada penambahan pengadaan lahan di BMSDA tapi kegiatannya di Perkimtan untuk penanggulangan banjir, kenaikannya mencapai 17 milyar.

“Banjir mengakibatkan kerusakan drainase jalan dan jalan pemukiman, oleh karena itu kita harus fokus untuk penambahan anggaran. Catatannya di APBD P yaitu Bosda diminta untuk dipantau langsung oleh Walikota karena di khawatirkan akan berpengaruh kepada pelayanan pendidikan hal ini dikarenakan indeks pembangunan manusia di Kota Bekasi menurun,” Pungkas Beliau. (ADV)

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Jurnalis

Baca Lainnya

Bambang Purwanto Ingatkan Risiko Hukum dan Lingkungan Pembentukan Anak Usaha Migas

26 Februari 2026 - 10:36 WIB

DPRD: Modernisasi Angkot Harus Lindungi Pelaku Usaha dan Penumpang

26 Februari 2026 - 10:15 WIB

Aspirasi BPJS Mengemuka, DPRD Bekasi Siap Kawal Hingga RKPD 2027

26 Februari 2026 - 10:05 WIB

Gilang Esa Kawal Perbaikan Infrastruktur di Bekasi Barat

26 Februari 2026 - 09:57 WIB

Menuju Pendidikan Berkeadilan, DPRD Bekasi Dukung Sinergi Negeri-Swasta

26 Februari 2026 - 09:46 WIB

Drainase “Gotun” Jadi Sorotan, Samuel Sitompul Kawal Solusi Permanen

26 Februari 2026 - 09:03 WIB

Trending di Advertorial