BEKASIMEDIA.COM – Mantan Calon Wali Kota Bekasi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Supriyanto menyatakan dirinya tidak kaget kalau akhirnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mencabut program Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat (KS) berbasis NIK awal Januari tahun depan karena dinilai menabrak aturan.
“Saya tidak kaget mendengar Wali Kota mencabut program KS, karena saya yakin beliau juga tahu, kalau program itu salah aturan,” ujarnya kepada bekasimedia.com, Sabtu (7/12/2019)
Politisi senior PKS yang kini sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebelumnya sudah mengingatkan bahwa program KS-NIK itu menabrak aturan serta berimplikasi hukum karena memiliki skema ganda atau double anggaran.
“Sejak awal saya sudah mengingatkan bahwa program KS itu nabrak aturan, akan beresiko secara hukum, terutama yang dobel aanggaran dan dobel tagihan. Ini perlu audit yang akurat dan independen,” sambungnya.
Kedua, agar masyarakat tidak dirugikan, harus segera ikuti aturan pusat sesuai Undang undang jangan sampai kisruh ini membuat rakyat dirugikan.
Sebelumnya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi telah menyatakan bahwa KS tidak akan bisa dipakai lagi dimulai dari 1 Januari 2020.
(denis)
