BEKASIMEDIA.COM

Menu

Mode Gelap
Heri Sholihin Menang, Kota Bekasi Punya Wali Kota Baru Soal Kisruh Data PKH Ini Penjelasan, Anggota DPRD Enie Widhiastuti Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Terkait TKK Minta Pemkot Lakukan Langkah Ini Bawaslu Kota Bekasi Ingatkan di Masa Sosialisasi Para Caleg dan Partai Pahami Aturan yang Berlaku Islamic Book Fair 2023: Memperkenalkan Buku sebagai Pilar Peradaban

Advertorial · 17 Agu 2024 11:20 WIB ·

Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Rapat Paripurna Soal Perubahan APBD Di Rangkai Dengan Mendengar Arahan Presiden RI Via Virtual


 Pj. Wali Kota Bekasi Hadiri Rapat Paripurna Soal Perubahan APBD Di Rangkai Dengan Mendengar Arahan Presiden RI Via Virtual Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Kota Bekasi – Mendekati HUT ke-79 Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna yang beragendakan mendengarkan Pidato Kenegaraan dari Presiden RI, Joko Widodo, yang bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, yang mana dalam pidatonya, Jokowi menekankan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (16/08/2024).

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Jajaran Pejabat Eselon II dan III Pemerintah Kota Bekasi dan anggota DPRD dari berbagai fraksi, yang menyambut positif pidato Presiden dan menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan misi yang disampaikan.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa APBN 2025 disusun dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

“APBN 2025 akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, memastikan inklusivitas dalam pembangunan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan,” tegas Presiden.

Presiden juga menyoroti pentingnya investasi pada sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta inovasi teknologi. Menurutnya, sektor-sektor ini adalah kunci untuk mendorong daya saing Indonesia di kancah global. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan APBN 2025. Sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Dengan APBN 2025 sebagai motor penggerak, diharapkan Indonesia mampu menciptakan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, yang dapat menjawab tantangan zaman serta membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pidatonya juga, Presiden Jokowi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota, kepada Bapak Prabowo Subianto menuju Nusantara Baru, Indonesia Maju.

Rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi tidak hanya mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, tetapi juga terdiri dari penandatanganan rancangan kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi dalam rangka persetujuan Raperda menjadi Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Dalam kesempatan ini juga, disampaikan mengenai rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2024 serta penugasan badan anggaran DPRD Kota Bekasi.

Pj. Wali Kota Bekasi dalam laporannya menyampaikan tentang, pentingnya bijak dalam pengelolaan anggaran agar tercapainya proyeksi pendapatan daerah yang mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Pada perubahan APBD 2024 direncanakan mengalami kenaikan sekitar 17,2%. Kemudian, terdapat beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan APBD, yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Perubahan APBD ini terjadi dikarenakan adanya penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta adanya penyesuaian target pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapat transfer antar daerah atas pendapatan yang belum di anggarkan,” tutup Gani Muhamad. (Adv/Humas)

Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Halal Bihalal Sekretariat DPRD Kota Bekasi: Pererat Silaturahmi Pasca Idulfitri

8 April 2025 - 14:55 WIB

Halal Bihalal Sekretariat DPRD Kota Bekasi: Pererat Silaturahmi Pasca Idulfitri

Rapat Kerja Komisi II DPRD Kota Bekasi dengan DLH Bahas Rencana Kerja Tahun 2026

20 Maret 2025 - 20:20 WIB

Kunjungan Kerja dan Silaturahmi Kasubdit Politik Ditintelkam Polda Metro Jaya ke DPRD Kota Bekasi

20 Maret 2025 - 13:40 WIB

Singgung Dinkes, Hati-hati dengan Nyawa Pasien, Siti Mukhliso Soroti SOP Terkait Obat Kadaluarsa

20 Maret 2025 - 13:13 WIB

Tanggulangi Siklus 5 Tahunan, Ahmadi Madong Bersama Komisi V DPR RI Dorong Normalisasi Sungai Bekasi

20 Maret 2025 - 10:06 WIB

Rizki Topananda: Meskipun SK Resmi Belum Terbit Kinerja CPPPK Masih On the track

18 Maret 2025 - 14:28 WIB

Trending di Advertorial