Menu

Mode Gelap
Bawaslu Gelar Diskusi ‘Potensi Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pencalonan DPRD’ Laporan Keuangan Pemkot Bekasi mendapatkan predikat WDP, KAMMI : Bukti Kegagalan Plt. Walikota Polemik Impor Kereta KRL Bekas Jepang THR Hanya 25% dan Gaji Hanya 50%, Serikat Pekerja RS Haji Jakarta Siap Mogok Kerja Empat Hari Bekasi Fair, Pedagang Akui Sepi Pengunjung

Bekasi On Frame · 17 Nov 2020 07:10 WIB ·

Layanan Air PDAM Kotor dan Berbau, DPRD Soroti Kinerja Manajemen Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi


 Layanan Air PDAM Kotor dan Berbau, DPRD Soroti Kinerja Manajemen Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi Perbesar

BEKASIMEDIA.COM – Untuk kesekian kalinya warga kota Bekasi mengeluhkan kondisi air PDAM yang mereka terima berbau, keruh dan tidak layak pakai. Selain itu keluhan lainnya adalah aliran air tidak lancar, sering mati dan mengecil jika siang hari.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD kota Bekasi Fraksi PKS, Syaifudin mendorong Komisi III DPRD Kota Bekasi untuk memanggil jajaran Direksi dan manajemen PDAM Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi, untuk menjelaskan pelaksanaan SOP (Standard Operation Procedure) dan SPM (Standard Pelayanan Minimal) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi.

Dirinya menilai kejadian yang berulang-ulang dan sumbernya juga hampir sama tersebut menunjukkan kinerja manajemen 2 BUMD tersebut yang rendah.

“Untuk kesekian kalinya, keluhan yang sama dari masyarakat kota Bekasi selalu muncul atas pelayanan air bersih dari PDAM TP dan TB yang keruh, kotor, dan sering mampat. Dan lagi – lagi jawaban dari pihak Humas PDAM Tirta Patriot maupun Tirta Bhagasasi selalu sama, karena suplai air baku curah dari Kali Bekasi tercemar limbah pabrik. Sampai kapan ini akan terjadi? dan apakah pabrik-pabrik yang disebutkan itu sudah dilakukan penindakan? Justru kami dari DPRD melihat hal ini menunjukkan kinerja manajemen 2 BUMD tersebut yang masih rendah,” Kata Syaifudin kepada media , setelah sidang paripurna DPRD, Senin siang (16/11/2020 ).

PDAM Tirta Patriot maupun Tirta Bhagasasi adalah BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi yang mengelola dan memiliki anggaran tersendiri untuk optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi.

Untuk itu dirinya mendorong komisi III DPRD kota Bekasi bisa memanggil dan menghadirkan Jajaran Direksi dan manajemen kedua BUMD tersebut, untuk meminta penjelasan sejauh mana SOP dan Standard Pelayanan Minimum (SPM) telah dilaksanakan sebagai BUMD pelayanan publik.

“Memang benar bahwa saat ini PDAM Tirta Bhagasasi masih menjadi kepemilikan Kota Bekasi dan kabupaten Bekasi. Meskipun usaha-usaha untuk pemisahan kepemilikan terus diupayakan oleh kedua pemerintah kota dan kabupaten Bekasi, jangan sampai berimbas kepada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Seperti diketahui sebagian wilayah kota Bekasi mendapatkan suplai dan pelayanan dari PDAM Tirta Patriot dan sebagian lagi, khususnya di Bekasi Utara mendapatkan suplai dan pelayanan dari PDAM Tirta Bhagasasi.

Meskipun masih dikelola dengan jaringan pipa dari PDAM Tirta Bhagasasi, untuk wilyah kota Bekasi air baku olahannya dibeli dan disuplai dari PDAM Tirta Patriot. Dan ketika air baku curahnya dari sungai Bekasi mengalami pencemaran, maka otomatis akan berdampak kepada seluruh pelanggan di kota Bekasi.

“PDAM sekelas Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi ini semestinya sudah memiliki SOP yang jelas, bagaimana mengantisipasi jika terjadi pencemaran air baku curah karena limbah, dan apa yang dilakukan jika hal itu terjadi. Termasuk secara teknis kapan secara periodik dilakukan pembersihan dan penggantian filter air, kapan saatnya flushing water dilakukan dan perawatan-perawatan lainnya,” imbuhnya.

Seyogianya, kata Syaifudin, PDAM TB dan TP juga menerapkan Standard pelayanan minimal (SPM) itu bisa dilakukan ketika kualitas, kuantitas, kontinuitas air yang buruk sering dikeluhkan pelanggan, misalnya dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi berupa layanan mobil tangki air bersih keliling bagi pelanggan.

Selain 2 hal penting tersebut , perlu ditingkatkan kerjasama antar lembaga, khususnya dengan dinas terkait, yaitu Dinas lingkungan hidup dan dinas BMSDA. “Untuk bisa mendapatkan jaminan kualitas sumber air curah dari sungai bekasi bisa terjaga dari pencemaran limbah-limbah pabrik , di sepanjang sungai. Karena Dinas- Dinas tersebut bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan pengawasan terus menerus,” tandasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bekasi Creative Capacity Building 2020: Ajang Asah Ilmu dan Silaturahmi Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Bekasi

2 Desember 2020 - 12:10 WIB

Limbah Air Baku Juga Ganggu IPA Wisma Asri, Pondok Ungu dan Babelan

12 November 2020 - 09:17 WIB

LSPR Launching Program E-learning (Pembelajaran Jarak Jauh)

12 September 2020 - 22:21 WIB

Direktur Pendidikan YPI Insan Robbani Cendekia: Efek Dongeng Lebih Mengena Gugah Empati Siswa

29 Maret 2019 - 23:42 WIB

Punya Kantor Baru, GMBI Kota Bekasi Gelar Tasyakuran dan Santunan Anak Yatim

29 Agustus 2018 - 13:28 WIB

Nobar Film Bunda, Cinta Dua Kodi, Nur Supriyanto: Bekasi Butuh Insan Kreatif!

2 Februari 2018 - 12:05 WIB

Trending di Bekasi On Frame