BEKASIMEDIA.COM – Anggota DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang menyatakan komisi 1 akan segera mengundang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Kepala Dinas Pendidikan dan Asisten Daerah 1 pada Kamis, (19/12/2019) lusa.
Pemanggilan tersebut karena BKPPD dinilai tidak bisa mengendalikan anak buahnya, yaitu Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang ikut demo turun ke jalan pada waktu jam kerja.
“Ya, kami sangat sayangkan. Padahal, pekan lalu komisi 1 sudah mengundang kepala BKPPD dan Disdik terkait GTK dan TKK dan kami masih menunggu respon TKK yang langgar aturan TKK. Dan Kamis besok komisi 1 kembali mengundang BKPPD agar benar-benar memberikan sanksi tegas TKK yang melakukan aksi demo di jam kerja,” ujarnya kepada bekasimedia.com, Selasa (17/12/2019).
Disinggung terkait massa aksi demonstrasi yang melakukan kegiatan menyampaikan aspirasi di gedung DPRD beberapa hari ini, Nico mengatakan dirinya mensinyalir ada gerakan mobilisasi massa ke gedung dewan untuk menyalahkan legislatif terkait Surat Edaran pemberhentian layanan kesehatan Kartu Sehat awal Januari 2020.
“Saya melihat ada mobilisasi justru dari eksekutif. Dan pendemo justru tidak paham bahkan menyalahkan legislatif terkait dengan penghentian KS. Padahal yang menghentikan KS kan walikota yang tanpa pemberitahuan resmi ke dewan. Itu adalah kesalahan lagi dari ekskutif,” pungkasnya. (denis)
