Oleh : Dimyat, S.Ag, M.Pd.I*)
Debat Cawapres semalam sebagaimana dua debat sebelumnya berhasil menciptakan gelombang berpikir masyarakat dari berbagai lapisan yang ada. Terlebih tema debat ketiga tadi malam berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan lainnya.
Tulisan ini merupakan bagian dari gelombang yang muncul pasca debat ketiga tadi malam (17/3). Tulisan ini bukan bermaksud menilai kedua cawapres yang mewakili generasi sepuh (baca: senior) dan generasi muda (baca: junior) hasil terbaik pilihan masyarakat yang ada.
Akan tetapi tulisan ini sebagai kelanjutan pro-kontra di dunia pendidikan terkait dengan adanya Ujian Nasional atau UN. Pro-kontra tentang hal ini sudah lama dan biasa dalam dunia pendidikan. Namun di tengah pro-kontra yang ada setajam apapaun pro-kontranya tetap ujung-ujungnya eksekusi ada pada pemerintah sebagai eksekutif.
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya ketika UN hampir saja benar-benar dihapuskan namun akhirnya masih tetap dilaksanakan oleh sebab kebijakan pemerintah melalui penguatan pendapat Wapres saat itu pak JK dan Kementrian Pendidikan Nasional. Nah dengan glombang debat tadi malam khusus untuk dunia pendidikan Cawapres 02 terlihat lebih banyak memberikan opsi, harapan, dan alternati pilihan terbaik demi kebijakan dunia pendidikan yang tuntas dan berkualitas.
Paling tidak tercatat ada 8 poin penting:
1. Pendidikan Tuntas Berkualitas
2. Pendidikan Karakter
3. Penghapusan UN
4. Libur Ramadhan
5. Link and math dengan dunia kerja dan usaha
6. Peningkatan status guru
7. Peningkatan kualitas guru
8. Peningkatan kesejahteraan
Dari kedepalan poin tentang gelombang debat Cawapres tadi malam khusus masalah UN banyak mendapat perhatian dari kalangan dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Selain masalah UN juga tentang libur Ramadhan yang terkait dengan point ke-2 yaitu tentang penguatan pendidikan karakter di kalangan peserta didik.
Meskipun sekali lagi pro-kontra tentang hal itu ujung-ujungnya ada di pemangku kebijakan atau eksekutif tetapi jika kita ingin jujur kita harus taat azas, taat hukum dan patuh kepada knstitusi kita. Tentang UN misalnya atau tentang libur sekolah atau kampus pada bulan Ramadhan maka selain taat hukum, taat azas dan taat konstitusi juga bisa merujuk kepada para ahli dan pakar di bidangnya masing-masing.
Khusus masalah libur Ramadhan mindsetnya buakan mindset lama artinya dengan libur bukan berarti umat beragama khususnya umat Islam diajarkan untuk malas-malasan tetapi liburannya liburan berkualitas, dalam rangka penguatan karakter dengan menghadirkan madrasah atau pesantren di kampus atau sekolahnya. Begitu juga dengan UN, penghapusan UN bukan berarti menegasikan kualitas atau standar nilai nasional, standar penilaian dalam dunia pendidikan setahu penulis adalah berbasis satuan pendidikan (lihat 8 standar pendidikan nasional dari BNSP) khususnya SKL (Standar Kelulusan) dan Standar Penilaian.
Oleh sebab itu maka adanya sertifikasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan serta adanya akreditasi sekolah dan madrasah adalah untuk menjamin standar mutu kualitas pendidikan kita begitu juga dengan Ujian Akhir Sekolah atau US atau PAS (Penilaian Akhir Sekolah) adalah instrumen utama untuk mengukur kualitas pendidikan kita.
Semoga gelombang demokratisasi dalam dunia kekuasaan dan pemerintahan membawa dampak yang baik menuju Pendidikan Nasional Indonesia yang lebih baik.
Wallaahu ‘alam.
_Bekasi, 18 Maret 2019_
*)Praktisi dan Pemerhati Dunia Pendidikan, Kampus, Sekolah, Madrasah dan Pesantren
