BEKASIMEDIA.COM – Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, S.I.P., menyampaikan kritik terhadap kinerja pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di wilayah Kalimalang. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis siang, (22/5/2025), di Ruang Komisi II DPRD Kota Bekasi, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.
Menurut Gilang, banyak pembangunan di sepanjang Jalan Kalimalang yang belum terselesaikan sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan dan lalu lintas. Ia mencontohkan kondisi di RW 015 Jakasampurna, yang mengalami kemacetan parah serta genangan air di sejumlah titik.
“Saya mengkritik pengawasan di wilayah Jalan Kalimalang. Proyek yang belum selesai menyebabkan kemacetan dan genangan air. Harus ada pengawasan ketat dan estimasi waktu kerja yang jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gilang menyoroti kondisi utilitas yang semrawut di sepanjang kawasan Kalimalang, khususnya kabel-kabel utilitas seperti kabel telekomunikasi. Ia menyebut bahwa Komisi II akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan penataan utilitas berjalan sesuai rekomendasi teknis.
“Kita akan cek langsung, apakah utilitas ini nantinya diarahkan melalui jalur udara atau ditanam. Kalau tetap di udara, maka harus rapi. Bila ditanam, maka yang di udara harus diputuskan. Ketegasan dari BMSDA harus kita ukur,” ujarnya.
Selain itu, Gilang yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), menyinggung alokasi dana Belanja Tak Terduga (BTT) terkait penanganan bencana banjir yang melanda Kota Bekasi. Ia menekankan pentingnya pengawasan penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, serta alokasi dari APBD Kota Bekasi.
“Legislatif harus memantau apa saja yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk wilayah terdampak banjir. Pengawasan harus diperketat dan pertanggungjawaban dari eksekutif wajib ditunggu,” tutup Gilang.
(ADV/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi)