BEKASIMEDIA.COM – Ketua DPC PPP Kota Bekasi Solihin membantah dirinya telah mengatakan tidak takut jika ia harus ditegur oleh Walikota Bekasi atas ucapannya di sebuah media online terkait dugaan mark up atas pembayaran invoice Kartu Sehat berbasis NIK
Politisi PPP ini pada prinsipnya setuju jika program Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Keluarga (NIK) dilakukan audit demi untuk terlaksananya asas transparansi anggaran.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Bekasi ini juga meminta dirinya jangan dibenturkan dengan Walikota Bekasi dalam hal kebijakan program Kartu Sehat, karena menurutnya konteksnya bukan seperti yang diberitakan.
“Maksud saya audit dana KS itu bukan hanya pada dinas terkait tapi juga swasta, khawatir invoice penagihan ke dinas terkait di mark up, ini kan ada indikasi indikasi berdasarkan rumor yang masuk ke saya,” ujar Solihin diruang kerjanya komisi 1 gedung DPRD kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Senin, (9/9/2019)
Menurutnya program Kartu Sehat pemerintah kota Bekasi masih perlu didukung untuk kepentingan masyarakat banyak. Ia menilai sejauh ini Kartu Sehat masih diperlukan dan sangat efektif bagi masyarakat. (dns)
