Oleh: Akmal Rifky
Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
Konsep integrated deterrence merupakan strategi pertahanan yang memadukan kekuatan militer, diplomasi, intelijen, dan ekonomi untuk mencegah serta menghalau ancaman sejak dini. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, strategi ini menjadi sangat relevan mengingat luasnya wilayah laut dan kerentanan terhadap berbagai ancaman, mulai dari isu kedaulatan hingga perompakan dan pencurian ikan.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menempatkan integrated deterrence sebagai fondasi utama strategi pertahanan nasional. Ia mendorong TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi. Tujuannya jelas: memperkokoh posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim sekaligus menjaga stabilitas kawasan.
Prabowo menekankan bahwa kemampuan menahan ancaman tidak hanya bertumpu pada keunggulan militer. Pertahanan yang efektif harus berjalan seiring dengan diplomasi dan penguatan ekonomi nasional. Karena itu, implementasi integrated deterrence diarahkan untuk membentuk kekuatan yang adaptif, responsif, dan mampu menghadapi dinamika geopolitik global yang bergerak cepat.
Fokus penguatan pertahanan laut menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Alfred Thayer Mahan yang menegaskan pentingnya kekuatan laut dalam menentukan posisi strategis suatu negara. Konsep Prabowo mempertegas relevansi gagasan tersebut dalam konteks kekinian.
Penguatan pertahanan maritim dianggap krusial bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Modernisasi armada dan alutsista TNI Angkatan Laut, peningkatan kualitas teknologi, serta perbaikan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari strategi yang tengah diupayakan. Selain itu, kolaborasi antarlembaga—termasuk Bakamla, kepolisian, pemerintah daerah, hingga masyarakat pesisir—dipandang sebagai kunci keberhasilan pengamanan wilayah laut.
Strategi ini bukan hanya menyasar aspek pertahanan semata. Prabowo merancang kebijakan kelautan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional agar kekayaan laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Keamanan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kelancaran jalur pelayaran, dan pelestarian sumber daya alam.
Di ranah diplomasi, kerja sama internasional menjadi instrumen penting. Kemitraan strategis dengan negara sahabat dan organisasi regional/internasional memberikan dukungan politik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu maritim global. Diplomasi maritim yang proaktif juga membuka ruang dialog untuk penyelesaian berbagai sengketa secara damai.
Namun, implementasi integrated deterrence tidak lepas dari tantangan. Birokrasi yang kompleks, perbedaan visi antarlembaga, serta ketimpangan alokasi anggaran dapat menghambat efektivitas strategi. Selain itu, Indonesia juga menghadapi kesenjangan teknologi dan sumber daya manusia dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan Australia yang telah lebih dulu menerapkan sistem pertahanan maritim terintegrasi.
Karena itu, Indonesia perlu menyesuaikan konsep ini dengan konteks nasional. Alih-alih meniru, strategi harus disesuaikan dengan kapasitas negara. Konsistensi, modernisasi, serta penguatan kolaborasi menjadi kunci agar integrated deterrence dapat benar-benar memperkokoh pertahanan maritim Indonesia dan meningkatkan posisi negara dalam percaturan global.
