BEKASIMEDIA.COM – Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, H. Yusuf Fathullah Fajri, A.Md., yang berasal dari Fraksi PKS, menyatakan bahwa Komisi IV adalah komisi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, yang langsung bersentuhan dengan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan ketenagakerjaan.
“Begitu kami diangkat menjadi anggota dewan, kami langsung melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja. Kami juga melakukan roadshow ke tujuh perusahaan untuk memastikan bahwa Upah Minimum Sektor Khusus (UMSK) dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan yang sudah kami kunjungi,” ujarnya Senin, (10/3/2025).
Terkait dengan bencana banjir yang baru-baru ini terjadi, Yusuf mengungkapkan bahwa hal tersebut sangat tidak terduga. Menurutnya, air kiriman dari Bogor ditambah dengan beberapa tanggul yang jebol menyebabkan sungai tidak dapat menampung air yang datang dari sana.
“Banyak lahan pertanian yang kini beralih fungsi menjadi perumahan. Sebagai contoh, di daerah Jayasampurna, banyak perumahan yang terendam dengan ketinggian air mencapai atap rumah,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, kata Yusuf, DPRD saat ini sedang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pansus ini bertujuan untuk memastikan agar lahan pertanian hijau tidak beralih fungsi menjadi kawasan perumahan.
“Kami ingin memastikan bahwa lahan hijau harus dilindungi dan tidak bisa dijadikan kawasan perumahan. Saat ini, hampir semua lahan dipakai untuk perumahan, sehingga saluran air menjadi terhambat. Ini bukan hanya bencana alam, tapi akibat ulah manusia sendiri,” tegasnya.
Pansus LP2B rencananya akan dibahas dalam Prolegda 2026 pada kuartal kedua. Selain itu, pada tanggal 14 Maret mendatang, DPRD berencana untuk meluncurkan pansus tersebut. “Harapannya, setelah ada aturan ini, pengusaha tidak lagi menabrak aturan dan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan (AMDAL) yang dihasilkan,” jelas Yusuf.
Terkait sektor pendidikan, Yusuf juga menyampaikan bahwa Komisi IV telah melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) untuk membahas nasib sekolah swasta. “Sekolah swasta seringkali terabaikan, padahal Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa ada banyak program yang berpotensi untuk mengembangkan SMP swasta. Namun, kendala utama terletak pada koordinasi antara sekolah swasta dan Dinas Pendidikan yang perlu diperbaiki,” katanya.
Mengenai ketenagakerjaan, Yusuf mengakui bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak baik, banyak perusahaan yang tutup, yang berdampak pada pengangguran.
Untuk sektor kesehatan, Yusuf juga menyoroti masalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan. “Ini menjadi perhatian kami, dan kami bersama-sama dengan Komisi I hingga Komisi IV telah melakukan audiensi dengan BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dukcapil untuk mencari solusi lebih lanjut,” pungkasnya. (Denis)
