BEKASIMEDIA.COM – Untuk mendapatkan wali kota yang lebih bersih, isu korupsi dinilai sangat relevan untuk dibahas warga Kota Bekasi di Pilkada 2024.
“Kalau bukan koruptor ngapain risih bicara korupsi?” kata akademisi Adi Bunardi di RM Wulansari Bekasi, Jumat (15/11/2024) usai menghadiri Diskusi Publik, “Mengawal Bekasi Bebas dari Korupsi.”
Sejak era Pilkada Langsung, Kota Bekasi sudah 3 kali melaksanakan pilkada. Dari ketiganya, dua kali walikota hasil Pilkada ditangkap KPK. Kader PDIP Mochtar Mohamad dan kader Golkar Rahmat Effendi.
Menurutnya pemberantasan korupsi di Kota Bekasi itu sederhana. Hanya butuh itikad baik dari walikota dan dukungan partai-partai besar.
“Cuma kan PDI Perjuangan gak berani ngasih rekomendasi,” ujarnya yang pernah ikut mendaftar di penjaringan calon walikota DPC PDIP Kota Bekasi.
Ia juga mengatakan pejabat di Kota Bekasi seperti kepala dinas, camat dan lurah sudah cukup sejahtera. Penghasilan mereka sudah cukup, jika hidup sederhana saja bisa jalan-jalan ke Singapura.
Sementara itu, Relawan Herkos Voter’s dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota karena dianggap menyebarkan hoax terkait kasus-kasus dugaan korupsi Tri Adhianto.
Dalam rilisnya kepada media, Sabtu (16/11/2024) kemarin, Ketua Relawan Herkos Voter’s Dimas Sangaji Wicaksono mengatakan pelaporan ini hanya pengalihan isu. Ia mengaku yang ditampilkan di media sosialnya bukan hoax dan itu berdasarkan laporan-laporan kasus korupsi yang melibatkan Tri Adhianto dan sedang ditangani penegak hukum.
Ia sepakat dengan yang dikatakan Adi Bunardi, jika bukan koruptor kenapa harus risih bahas korupsi?
“Kota Bekasi saat ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Sudah darurat korupsi. Yang kami lakukan adalah bentuk kepedulian. Saya berharap penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan segera memproses laporan-laporan terkait korupsi,” ujarnya. ***
