BEKASIMEDIA.COM – Ketua DPRD kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro menyatakan Pemkot Bekasi harus bisa memastikan kesiapan kapasitas sistem kesehatan dalam menanggulangi kemungkinan terburuk wabah Covid-19 jika new normal nantinya diterapkan.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO memberikan 6 syarat yang ideal dalam memasuki tatanan kehidupan baru atau new normal.
“Kalau kita melihat new normal versi WHO maka kita akan mendapatkan realita yang sampai saat ini belum pernah dijawab secara tuntas oleh pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya kepada bekasimedia.com di ruang kerjanya Gedung DPRD kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, Jum’at, (29/5/2020)
Ada 6 syarat New Normal sebagai persiapan tatanan baru kehidupan. Salah satu yang paling utama adalah pemerintah pusat maupun daerah harus bisa membuktikan bahwa transmisi virus itu sudah dikendalikan dan bentuknya dikeluarkan dalam bentuk angka retribusi number RT, di mana RT menggambarkan nilai transmisi dari satu orang yang terkena Covid-19 dan ia akan menularkan ke beberapa orang lainnya dalam rata-rata.
“Kota Bekasi disebutkan angkanya 0.71 dan ini pun bukan angka yang mati, angka itu melihat dalam 14 hari terakhir berapa trennya, kalau ia maju terus maka harusnya dihitung. Angka ini seharusnya dipertimbangkan minimal harusnya stabil di 14 hari, 0,7 0,8 0,6 stabil angkanya,” ujarnya.
“Pertanyaannya, sudah berapa lama angka 0,7 itu sudah dicapai oleh pemerintah kota Bekasi?,” tambahnya.
Kedua, kapasitas sistem kesehatan, berapa banyak yang sudah disiapkan kaitannya dengan isolasi bed, ruang isolasi yang dilengkapi dengan ruang bertekanan negatif sehingga ruang isolasi tersebut aman bagi siapapun yang datang dan tidak terpapar, karena ruang ini dilengkapi dengan penghisap dan mampu menghilangkan virus.
“Ruang isolasi, banyaknya APD, kapasitas SDM kesehatan dan semua yang terkait dengan sistem kesehatan sudah mampu terakses belum?” lanjutnya.
Sampai sekarang sudah dijawab dengan baik dan positif kondisinya, tapi, kata Chairoman, jangan menjadikan alasan kemampuan sistem kesehatan kita sudah sedemikian rupa sehingga kita berani untuk menanggung risiko penularan. “Jangan demikian, itu bahasa yang kurang bijak. Bahasa yang lebih tepat adalah kita concern untuk memastikan kesiapan kapasitas sistem kesehatan kita bisa menangani kemungkinan terburuk dalam kaitannya dengan penularan Covid-19,” tegasnya.
Kapasitas kesehatan tersebut banyak aspeknya, baik dalam aspek mengidentifikasikan penularan, mengujinya dengan kemampuan lab yang baik, mengisolasinya, melacak kontak, harus ada contact tracking lalu kemudian kemampuan mengkarantina pasien. “Semua ini harus masuk dalam satu kesatuan kapasitas sistem kesehatan,” ucap Chairoman.
Ketiga, risiko penularan wabah ini sudah bisa terkendali khususnya di tempat yang rentan. Artinya yang memang memiliki potensi keramaian dan kerumunan orang. “Protokol kesehatan di mal, misalnya masyarakat sudah mempunyai kesadaran yang tinggi sehingga seluruh protokol kesehatan sudah diaplikasikan di tempat tempat yang rawan tersebut, lalu misalnya terminal, sekolah termasuk tempat ibadah, tentunya ini perlu waktu,” tegasnya.
Keempat terkait langkah pencegahan di lingkungan kerja, pihaknya mengaku belum mengevaluasi apakah semua lingkungan kerja sudah memiliki kemampuan dalam penerapan protokol kesehatan yaitu etika menggunakan masker pada saat batuk, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Kelima, mencegah kasus impor virus corona. “ada tidak kasus impornya, di kota Bekasi saya kira masih mending karena tidak ada masuknya dari luar,” ungkapnya.
Keenam, partisipasi masyarakat sangat penting dalam transisi new normal. Kemampuan masyarakat dalam mengindentifikasi, mematuhi peraturan. Kesadaran yang tinggi yang tidak lagi perlu diawasi.
Rendahnya kesadaran pasti akan didukung dengan banyaknya aparat yang diterjunkan dalam pelaksanaannya. “Tapi kalau aparat tidak ada peraturan tetap berjalan nah itu yang bagus dan inilah yang disebutkan dalam poin keenam tanpa ada pengetatan masyarakat mampu menjalankan fungsi dengan baik,” ujarnya.
“Ini yang kemudian agak berbeda dengan yang ditampilkan oleh pemerintah selama ini, perbedaan konsep di mana kita belum menyaksikan angka-angka itu. Yang ditampilkan pemerintah, tiba-tiba keputusan Kementerian Kesehatan sudah menyusun protokol kesehatan, ini sungguh unik,” tambahnya.
Keputusan Kemenkes terkait masalah protokol ataupun panduan, sementara yang sudah diterapkan oleh Indonesia baru 3 hal, yang pertama selalu menekankan angka RO (index rata-rata orang yang ditularkan oleh terinfeksi virus) dan RT (index awal sebelum pemerintah melakukan langkah intervensi untuk menekan penyebaran.
Rata rata RO ini harus di bawah 1 artinya 1 orang akan menularkan kepada 1 orang lainnya secara terus berjenjang dan akan landai artinya ada kasus baru tapi antara yang menular dengan yang sembuh sama, ini tidak ada kenaikan dan stabil angkanya.
“Kalau di bawah 1 berarti turun, misalnya 0,5 berarti dari 2 orang yang terinfeksi virus cuma 1 orang yang menularkan, maka secara otomatis semakin lama dia akan semakin menurun dan habis, sebaliknya kalau di atas 1 maka naiknya terus ke atas,” pungkasnya. (denis)
