BEKASIMEDIA.COM – Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bekasi menuai pertanyaan. Kenaikan dinilai tidak rasional, jika pemerintah beralasan untuk mengejar target pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implikasi tersebut berdasarkan hasil penyesuaian kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per-Januari 2019 lalu.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD kota Bekasi, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Ushtuchri, yang memprediksi dapat menurunkan aktifitas perekonomian masyarakat akibat kenaikan tarif PBB yang mencapai 400 persen.
“Sampai hari ini DPRD tidak pernah mendapat kajian soal penetapan kenaikan PBB. Sebagai contoh, di Kelurahan A naiknya 400 persen, sementara kelurahan B naiknya 200 persen, padahal masih dalam satu kecamatan. Jangan ‘gebyah uyah’. Kita khawatir yang namanya kenaikan tarif dalam teori ekonomi itu cenderung akan menurunkan aktifitas ekonomi,” terangnya di gedung DPRD kota Bekasi, Selasa (8/10/2019).
Tarif PBB di Kota Bekasi tahun 2019 ditarget sebesar Rp 599 Miliyar, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 340 Miliyar. Jika kenaikannya tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan akan terjadinya tax evasion, dimana masyarakat tidak akan membayarkan pajaknya.
“Orang gak mau bayar pajak, dan itu dimungkinkan ketika orang mengirimkan nota keberatan, maka dia tidak harus membayar pajak di tahun berjalan. Saya khawatir dengan naiknya pajak, contohnya jika sebelumnya 10 persen kemudian kita naikkan jadi 15 persen jangan-jangan pendapatan daerah bukannya naik tapi malah turun, karena orang gak mau bayar pajak. Karena kenaikan tarif belum tentu berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan,” imbuhnya.
Ustuchri menilai untuk meningkatkan PAD Kota Bekasi, seharusnya eksekutif tidak berfokus pada kenaikan PBB saja. Sebab sumber pemasukan daerah bisa dari sektor pajak yang lainnya seperti reklame, hotel, maupun restoran.
“Kenapa yang dinaikkan pajak reklame, hotel dan restoran. Saya meyakini pajak hotel dan restoran masih mengalami kebocoran. Siapa yang bisa menjamin anda bayar sepuluh ribu, seribu masuk kas daerah. Dari dulu semenjak saya di Komisi C, kita dorong dibuatkan tapping sistem, itu mesin kasir, terintegrasi online dengan kas daerah, jadi gak bisa bohong,” terangnya.
Politisi PKB ini meminta agar kenaikan tarif baru PBB segera dievaluasi. (CR-1)
