BEKASIMEDIA.COM – Anggota Fraksi Partai Golkar, Solihin mengatakan penilaian rapor merah bagi kinerja pemerintahan pasangan Wali kota Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahjono dalam satu Tahun pertama adalah tendensius dan tidak objektif.
“Kalau ada teman-teman saya di DPRD menyikapi kinerja kepemimpinan Rahmat Effendi – Tri Adhianto Tjahyono jelang 1 Tahun terakhir ini rapor merah itu saya katakan tendensius. Oleh karenanya janganlah melihat kebijakan itu secara parsial, harus secara utuh dan objektif,” ujarnya kepada bekasimedia.com di ruang kerjanya, Rabu, (18/9/2019)
Menurut, Gus Shol, demikian sapaan akrabnya, pemerintahan pasangan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahjono ini cukup ideal dan bagus. Banyak capaian yang telah diraih pemerintah kota Bekasi, begitu juga dengan prestasi.
Salah satu contoh adalah kota Bekasi mendapatkan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK secara sah terkait sistem pengadministrasian keuangan daerah.
Kemudian salah satu kebijakan honor RT/RW ini juga salah satu rekomendasi dari BPK. Seluruh anggaran harus dirasionalisasikan agar fiskal menjadi stabil. Oleh karena itu Wali Kota menjalankan rekomendasi untuk merasionalisasi anggaran belanja langsung atau tidak langsung agar fiskal kembali stabil.
Solihin yakin nanti ketika fiskal sudah stabil pasti akan ada lagi honor RT/RW tersebut. Jadi apa yang dijalankan Walikota ini sudah sesuai dengan aturan dan koridor yang ada.
“Jangan asal mengkritisi tetapi juga harus melihat secara objektif, kekurangan dan kelebihan harus sama sama dinilai. Yang namanya manusia pastilah ada kekurangan, yang sempurna itu Allah. Artinya yang ingin saya katakan dalam menilai perjalanan pemerintahan ini jangan tendensius,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, memang mengkritisi adalah hak semua orang, kaitannya dengan progres kinerja pemerintahan daerah. Namun karena PPP sekarang bergabung ke dalam fraksi Golkar, Solihin menyatakan, pihaknya melihat secara objektif,
“saya juga akan menyampaikan jika ada teman-teman dewan yang menilai perjalanan pemerintah daerah kurang baik dan kita juga akan carikan solusinya,” tukasnya.
Selain itu, kata Gus Shol, berdasarkan penilaian masyarakat, pelayanan program Kartu Sehat itu masih sangat dibutuhkan bahkan menyentuh langsung kalangan bawah. (dns)
