Setelah dua bulan lebih masa kampanye Pileg dan Pilpres masyarakat kita sudah mulai membaca model kampanye masing-masing partai peserta Pileg dan para Calon Anggota Dewannya mulai dari tingkat Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR RI. Para kandidat Capres-Cawapres dengan tim suksesnya (TKN di kubu petahana dan BPN pada kubu penantang). Tak ketinggalan para Calon Anggota DPD dari masing-masing wilayah propinsi, meskipun yang satu ini kelihatannya belum banyak tampak wajah-wajahnya di permukaan publik.
Membaca strategi kampanye partai politik terutama di ranah publik terutama di media sosial terpopuler seperti facebook dan media sosial yang lainnya saya punya catatan tersendiri sebagaimana para pemirsa kolega dan sahabat juga punya catatan tersendiri tentang hal itu. Semoga catatan sederhana dan singkat ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa kolega dan sahabat dalam rangka ikhtiar memilih dan menghadirkan pemimpin kita ke depan yang lebih baik.
PERHATIAN MASYARAKAT
Sebagaimana hasil survei yang sering dikemukakan para para pegiat media sosial bahwa hampir 80% perhatian masyarakat lebih besar porsinya terhadap Pilpres daripada untuk Pileg (Partai Politik dengan Calon Anggota Dewannya dan Dewan Perwakilan Daerah dengan Calon DPD nya). Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dalam rangka pendidikan politik, terutama bagi para pemilih pemula. Oleh karena pentingnya Kampanye Pendidikan Politik Pemilih Pemula, dalam rangka edukasi, eksplorasi dan imajinasi kepemimpinan bangsa kedepan.
Terkait partai politik, saya membagi ke dalam dua kategori partai yaitu partai dengan basis pemuda dan generasi milenial, meskipun saya belum menemukan rilis lembaga survei partai manakah yang paling diminati dan disukai oleh pemuda dan generasi milenial. Atau pertanyaannya bisa dibalik partai politik mana yang paling banyak memberikan porsinya atau perhatiannya pada pemuda dan generasi milenial. Paling tidak ada dua partai politik yang saya masukkan dalam kategori ini satu partai baru yaitu PSI dan dua partai lama atau yang sudah ada yaitu PDIP dan GERINDRA.
PKS, PDIP, GERINDRA dan PSI yang akhir-akhir ini sering muncul di ranah media publik dan media sosial saya mencoba menguraikannya secara sederhana tetapi karena PDIP dan GERUNDRA adalah pengusung dua kandidat Capres maka saya akan lebih fokus dengan PSI dan PKS. Dimana kedua partai akhir-akhir ini menunjukan warna politik Indonesia yang nampak kelihatan kontras. Terutama pasca penolakan perda syariah dan poligami oleh PSI. PKS tampil dengan tema lanjutannya setelah tagar #2019GantiPresiden yang berhasil menembus sekat-sekat sosial yang ada di masyarakat dan berhasil menjadikan sebagai simpul besar dan sekaligus muara politik atau hasil akhir tahun politik 2019.
Dua tema kampnye PKS yang seolah menjadi jawaban tema kampanye PSI namun PKS lebih cerdik karena tidak terjebak dengan tema seksi yang dilontarkan PSI, PKS justru melontarkan ide atau gagasan tema kampanye yang lebih umum dan menjadi ranah perhatian masyarakat pada umumnya yaitu tema penghapusan pajak kendaraan bermotor roda dua dan kebijakan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang akan berlaku seumur hidup sebagaimana KTP pada saat ini.
Strategi kampanye PKS dinilai masyarakat sudah tepat, meski di kalangan tokoh dan akademisi masih ada yang pro dan kontra sesuai sudut pandangnya masing-masing. Bagi mereka yang berasumsi pajak motor dan SIM tidak begitu signifikan dalam APBN kita maka tema kampanye PKS dianggapnya sesuatu yang remeh-temeh alias tidak ada guna atau manfaatnya, namun belum tentu karena tidak demikian bagi masyarakat pada umumnya. Birokrasi SIM dan bayar pajak tahunan motor sangat menyulitkan pada kenyataannya.
Sedangkan bagi pihak lain yang memandang bahwa Pajak Kendaraan (Motor) dan SIM sangat signifikan dalam penerimaan atau bagi pemasukan APBN tema kampanye PKS dianggap mustahil karena darimana penggantinya sumber pemasukan tersebut? Nah bagi pihak yang ini PKS nampaknya harus serius memikirkannya meskipun saya yakin dan percaya karena sudah dilontarkan pasti sudah serius dipikirkan jawabannya, salah satunya yang pernah dilontarkan oleh wakil ketua MPR RI yang juga wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) bahwa pajak kendaraan roda dua tidak akan diberlakukan pada semua motor, motor-motor gede (Moge) dan motor tertentu masih akan tetap membayar pajak.
Aa Dimyath
Karang Congok, Karang Satria Bekasi
20 Desember 2018/12 Robiul Akhir 1440 H
